Jakarta , Intra62.com . M. Rizal Taufikurahman, seorang ekonom, mengatakan Pemerintah Harus Lakukan Upaya strategis untuk Mencegah PHK yang meluas . Seperti memberikan insentif kepada sektor bisnis yang terkena dampak PHK.
Saat dihubungi awak media di Jakarta, Senin, Head of Center of Macroeconomics and Finance Indef menyatakan, “Selain itu, mendorong diversifikasi produk dan pasar domestik maupun ekspor.
Serta memperkuat kapasitas tenaga kerja melalui berbagai pelatihan ketenagakerjaan secara profesional agar lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan industri.”
Rizal mengatakan beberapa penyebab utama PHK di industri manufaktur saat ini termasuk kebangkrutan perusahaan. Restrukturisasi bisnis, biaya produksi yang tidak efisien, dan penurunan pasar atau permintaan.
Misalnya, PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dinyatakan pailit, yang mengakibatkan pemutusan hubungan kerja lebih dari 10.000 karyawan. Setelah itu, Yamaha Music Product Asia menutup pabriknya di Indonesia dan memindahkan produksinya ke negara lain.
Rizal juga menyatakan bahwa beberapa industri mengalami penurunan permintaan di pasar domestik dan internasional. Yang memaksa perusahaan untuk mengurangi produksi dan tenaga kerja.
Dia menyatakan, “Meskipun sektor manufaktur secara keseluruhan tumbuh positif, namun kondisi individual perusahaan dapat berbeda akibat karakter bisnis, pasar. Dan faktor eksternal seperti perubahan pola konsumsi, persaingan global, hingga kebijakan perdagangan yang mempengaruhi biaya produksi dan kinerja ekspornya.”
Secara keseluruhan, tren PHK ini dapat menjadi peringatan bagi industri manufaktur di Indonesia. Kondisi ini terus memburuk, meskipun tidak secara langsung menunjukkan krisis besar.
Industri padat karya dapat mengalami PHK massal yang tidak diantisipasi. Hal ini akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat dan peningkatan tingkat pengangguran. Yang pada akhirnya dapat menghambat kinerja pertumbuhan ekonomi—apalagi dengan target pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi.
Sebaliknya, Purchasing Manager’s Index (PMI) manufaktur Indonesia tercatat pada level yang tinggi yaitu 53,6 pada Februari 2025, menunjukkan bahwa aktivitas industri secara keseluruhan terus meningkat.
Kebijakan Industri ?
Rizal juga mengingatkan bahwa kemajuan industri manufaktur secara keseluruhan tidak serta-merta mencerminkan kesejahteraan tenaga kerja. Oleh karena itu, kebijakan industri harus berkonsentrasi pada beberapa aspek keberlanjutan tenaga kerja daripada hanya meningkatkan jumlah produksi.
Rizal menyatakan, “Selain itu, pemerintah, pelaku industri, dan pekerja harus bekerja sama dan bekerja sama untuk menciptakan ekosistem yang tidak hanya mendorong ekspansi manufaktur, tetapi juga memastikan stabilitas ketenagakerjaan di dalamnya.”
Baca juga : Presiden Terbitkan Undang-Undang untuk Perkuat Perlindungan Pekerja yang Terdampak PHK.
(anisa-red)