Jakarta, Intra62.com –
Menurut Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Filianingsih Hendarta, wisatawan Jepang akan dapat menggunakan kode QR (QR code) untuk bertransaksi di Indonesia dalam waktu dekat sebagai bagian dari kerja sama QRIS antara kedua negara.
Ia menyatakan bahwa pihaknya telah menerima izin dari Otoritas Jasa Keuangan Jepang (FSA) untuk menerapkan praktik masuk Indonesia tersebut.
“Sebentar lagi akan ada Indonesia inbound di mana izinnya sudah diberikan oleh FSA dari Jepang,” kata Filianingsih Hendarta saat memberikan sambutan secara online dalam seminar “Peluncuran Paper Konsultatif Industri: Pendekatan Kerangka Klasifikasi sebagai Fondasi Pengaturan Aset Keuangan Digital di Indonesia” di Jakarta, Rabu.
Sejak 17 Agustus 2025, kerja sama QRIS lintas negara antara BI dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dan para anggotanya, serta Ministry of Economy, Trade, and Industry (METI) Jepang, Payment Japan Association (PJA), Netstars, dan berbagai lembaga lainnya, telah dimulai.
Filianingsih mengatakan bahwa selain wisatawan Jepang, turis Korea Selatan juga akan segera memiliki sistem pembayaran yang menggunakan QR code tersebut.
Pada 1 April lalu, kerja sama QRIS lintas negara antara BI, Bank of Korea, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), Korea Financial Telecommunications & Clearings Institute (KFTC), dan berbagai lembaga keuangan lainnya dimulai.
Sementara itu, praktik outbound Indonesia atau wisatawan Indonesia yang dapat menggunakan QRIS untuk berbelanja di luar negeri telah dimulai di Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, dan Korea Selatan.
Saat ini, BI sedang bekerja untuk memperluas penggunaan QRIS ke beberapa negara Asia lainnya, termasuk China.
Penggunaan QRIS lintas negara juga mendorong layanan keuangan digital tersebut untuk mencapai 60,77 juta pengguna per Februari 2026.
Filianingsih menambahkan, “Ekspansi QRIS hingga Februari 2026 telah menjangkau lebih dari 60 juta pengguna, 43 juta penjual, dan 3,72 miliar (volume) transaksi.”
Baca Juga : Layanan Mecca Route di BIJB Kertajati Diminta oleh Anggota DPR.
Baca Juga : Pemberangkatan Haji Dioptimalkan Bijb Kertajati Hingga 2026.
(Red).