Jakarta, Intra62.com – Luqman Hakim Arifin, Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta, menyatakan bahwa ada peningkatan partisipasi badan publik dalam E-Monev, atau elektronik pemantauan dan evaluasi keterbukaan informasi publik, di seluruh pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
Di Jakarta, Jumat, Luqman menyatakan bahwa total partisipasi badan publik meningkat hingga 514 persen, dengan 712 badan publik telah mengirimkan Self Assessment Questionnaire (SAQ).
Menurutnya, implementasi E-Monev saat ini hanya bergantung pada prosedur administratif. Namun, dia ingin mengubah strategi menjadi lebih signifikan agar badan publik tidak hanya mematuhi peraturan tetapi juga memahami pentingnya keterbukaan informasi.
Dia menyatakan bahwa peningkatan yang signifikan itu menunjukkan peningkatan kesadaran badan publik tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Baca Juga : KI Data DKI Memasuki Tahap Presentasi E-Monev 2025 Dengan 300 Badan Publik.
Selain itu, dia menyarankan agar E-Monev menggunakan AI untuk memanfaatkan analisis data dan melibatkan pihak eksternal untuk melakukan uji petik untuk mengevaluasi pelaksanaan KIP di Jakarta.
Sebelumnya, pada Kamis (6/11), KI DKI Jakarta juga mengadakan Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Hasil E-Monev 2025 di Gedung Graha Mental Spiritual di Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Dua narasumber utama, Prof. Dr. Ibnu Hamad, Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia, dan Abdul Rahman Ma’mun, seorang akademisi dan praktisi keterbukaan informasi publik, hadir dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD).
Dalam presentasinya, Prof Ibnu Hamad menekankan betapa pentingnya mengoptimalkan E-Monev untuk fokus pada kepatuhan administratif dan evaluasi yang berdampak nyata bagi masyarakat.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa masyarakat harus mengubah cara mereka melihat keterbukaan informasi, keterbukaan informasi, dan kebebasan informasi.
Menurutnya, keterbukaan informasi publik meningkatkan partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi pemerintah.
Sementara itu, Abdul Rahman Ma’mun menekankan betapa pentingnya keterbukaan informasi untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
( Red ).