Jakarta, Intra62.com – Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) mengungkap wilayah Jawa Barat dan DKI Jakarta memiliki indeks sensitivitas media sosial yang tinggi pada pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Ketua Bawaslu Rahmad Bagja mengatakan, kedua daerah kerap menyebarkan isu dan hoax terkait SARA melalui media sosial.
“Kemarin untuk jejaring sosial kami juga merilis indeks kerawanan. Bagja di Hotel Grand Kemang Jakarta, Rabu (11/10/2023), mengatakan, “Jawa Barat DKI Jakarta menjadi daerah yang menimbulkan atau menyebarkan permasalahan di media sosial terkait politik Nilai SARA, Hoax dan isu”.
Baca Juga: Bawaslu Harapkan Pemilu 2024 Damai, Jangan Ada yang Menjelek-Jelekan
Presiden Bagja menegaskan, pihaknya akan memperhatikan permasalahan ini. Selain itu, Bawaslu juga akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mencegah penyebaran isu dan penipuan SARA.
“Jadi kekhawatiran kami, daerah-daerah ini selanjutnya akan berkoordinasi dengan Ditjen Polri dalam mengelola daerah-daerah tersebut,” ujarnya.
Pada saat yang sama, Bawaslu juga menyebut lima daerah yang masuk dalam kategori rentan jelang pemilu 2024.
Bawaslu mengukur kesenjangan ini dengan mempertimbangkan segala aspek. Oleh karena itu, hal ini tidak hanya diukur dari kerentanan keamanan namun juga dari kelancaran pemilu dan netralitas penyelenggara pemilu serta penegakan hukum. “Beberapa daerah menjadi perhatian kami karena memiliki indeks kerawanan yang tinggi, pertama Sulawesi Utara, kedua Jawa Barat, ketiga Maluku Utara, keempat DKI Jakarta, dan kelima Papua”.
Lebih lanjut, dia mengatakan kabupaten/kota yang paling rentan di lima provinsi tersebut adalah Papua. Sebab menurutnya wilayah Papua masih menghadapi banyak kendala seperti kondisi geografis, keamanan, dan proses distribusi logistik.
Selain itu, Papua juga memiliki daerah otonomi baru (DOB). Yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Dataran Tinggi, dan Papua Barat Daya.
“Ada kendala geografis, kendala keamanan dan juga kendala terkait pendistribusian lebih lanjut dan lain sebagainya. Karena juga menyangkut masalah lokal di sana dan juga sistem pemilu, ada yang masih noken, dan tentunya ada DOB baru di sana juga akan ada masalah,” katanya. Namun Bawaslu akan berupaya dan terus berkoordinasi untuk menyelesaikan kendala yang masih ada.
Koordinasi dengan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI masih terjalin dengan baik hingga saat ini. Karena DOB mempunyai beberapa daerah baru, maka perlu diperkuatnya Bawaslu baru untuk itu, ujarnya. (red/intra62)