Jakarta, Intra62.com – Menteri HAM : MBG Bagian Dari Pelaksanaan Hak dasar Warga. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), menurut Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, merupakan bagian dari upaya negara untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat.

Dia berpendapat bahwa evaluasi pelaksanaan program MBG tidak boleh segera dianggap sebagai pelanggaran HAM, tetapi harus dilakukan dalam konteks perbaikan tata kelola.

Dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, Pigai mengatakan MBG adalah proses pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Terutama kelompok rentan, sebagai bagian dari pemenuhan hak atas pangan, kesehatan, dan pendidikan. Dan yang diakui dalam berbagai instrumen HAM internasional.

Pigai menyatakan bahwa MBG tidak boleh disebut sebagai pelanggaran HAM.  Karena dalam konteks HAM masih merupakan proses terus menerus untuk mencapai kebutuhan hak asasi manusia. Selain itu, program MBG adalah proses pembangunan untuk mewujudkan standar hak asasi manusia.

Ia menyatakan bahwa evaluasi terus menerus diperlukan untuk memastikan tujuan pemenuhan hak dasar tercapai secara optimal. Namun, evaluasi tentang potensi pelanggaran hak asasi manusia harus dilakukan dengan hati-hati dan proporsional.

Namun, bahwa penilaian yang bersifat evaluasi diperlukan, ya. Menurutnya, tidak perlu dengan cepat menyebutnya sebagai pelanggaran HAM. Itu tidak sesuai dengan prinsip HAM.

Piagai menjelaskan bahwa berbagai instrumen hak asasi manusia internasional mendorong negara untuk memperkuat sistem perlindungan masyarakat. yaitu melalui penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, dan pangan, serta kebutuhan dasar lainnya secara adil.

Dalam situasi ini, MBG dievaluasi sehubungan dengan pendekatan pembangunan yang berbasis hak asasi manusia.

Program yang meningkatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar, seperti pemenuhan gizi. Yang selaras dengan standar global yang dibuat oleh berbagai lembaga internasional, termasuk mekanisme HAM PBB, menurut Pigai.

Ia menyatakan bahwa kerangka HAM kontemporer sangat terkait dengan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030. Yaitu yang berfokus pada pengurangan kemiskinan, kesetaraan sosial, dan pemberdayaan kelompok rentan.

MBG peningkatan kualitas gizi

Dia menyatakan bahwa dalam konteks ini, strategi pemenuhan HAM harus mencakup pendekatan pembangunan yang mengedepankan kesetaraan sosial, pengurangan kemiskinan, dan pemberdayaan kelompok rentan.

Pigai menambahkan MBG adalah salah satu cara untuk mempercepat pencapaian tujuan tersebut melalui peningkatan kualitas gizi dan kesehatan masyarakat.

Menurutnya, program MBG secara sengaja berfokus pada kelompok yang paling terpinggirkan.

Komnas HAM sebelumnya menyampaikan hasil pemantauan pelaksanaan MBG dan menyarankan evaluasi tata kelola program terkait pengawasan, transparansi, kualitas gizi, koordinasi antarlembaga, dan perlindungan karyawan yang terlibat dalam program.

Pigai mengatakan bahwa masukan ini dapat menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan pelaksanaan MBG agar hak-hak dasar masyarakat dapat dipenuhi dengan lebih baik.

Baca Juga : Dasco Sebut Himbara Memiliki Fundamental kuat, mereka melakukan “buyback” saham.

Baca Juga : Ketum AWDI Balham Wadja SH Mengaspirasi Reaktivasi Bandara Adisutjipto Bagian Optimalisasi Bandara Nasional

(Red).