Jakarta, Intra62.com – Pulau Tunda Serang adalah contoh PLTS mandiri dibuat Kementerian Desa. Desa Wargasara, yang terletak di Pulau Tunda, Kabupaten Serang, Banten, adalah lokasi proyek percontohan program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Mandiri. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menetapkan desa ini sebagai lokasi proyek percontohan.
Penandatanganan kesepakatan bersama dengan PT Metta Energi Sejahtera ditandai pada hari Sabtu oleh Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah. Sekitar 300 rumah di pulau terluar akan memiliki akses ke aliran listrik selama 24 jam penuh melalui kerja sama ini.
Menurutnya, Kabupaten Serang adalah proyek percontohan dari Kemendes PDT sebagai solusi penyediaan energi melalui PLTS. Ini patut disyukuri, karena warga Pulau Tunda selama bertahun-tahun hanya memiliki listrik 6 hingga 12 jam sehari.
Zakiyah menjelaskan bahwa proyek tersebut mencakup pemasangan empat belas unit panel surya mono, pembelian baterai lithium, dan pembangunan ruang distribusi daya. Selain listrik, kerja sama ini juga mencakup penyediaan gudang pendingin, atau gudang dingin, untuk mendukung bisnis nelayan di daerah tersebut.
Selain itu, dia menyatakan, “Dengan adanya listrik 24 jam dan penyimpanan yang dingin, kami berharap produktivitas dan perekonomian warga meningkat. Ini bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memberikan akses layanan dasar yang berkeadilan.”
Menurut Nugroho Setijo Negoro, Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kemendes PDT, program ini bukan hibah. Sebaliknya, itu adalah investasi kerja sama antara perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Nugroho menyatakan bahwa model kerja sama ini menuntut partisipasi masyarakat untuk bertanggung jawab menjaga keberlangsungan infrastruktur dan memfasilitasi pelayanan publik dengan melibatkan swasta agar prosesnya lebih cepat.
Membangun negeri dari desa
Katamsi Ginanom, CEO PT Aurora Power Indonesia (Metta Group), menyatakan bahwa keterlibatan pihaknya didasarkan pada semangat membangun negeri dari desa, terutama untuk mendapatkan akses ke infrastruktur dasar di wilayah kepulauan.
Menurutnya, kekurangan modal dan infrastruktur seringkali menyebabkan kemiskinan. Saatnya kita membayar kembali kepada negeri, meskipun dari sisi bisnis mungkin belum tentu menguntungkan.
(Red).