Jakarta, Intra62.com – Berita terbaru bagi warga Jawa Barat, yang dimulai oleh pemerintah dan kejaksaan Jawa Barat, adalah bahwa pelaku tindak pidana ringan di wilayah tersebut tidak dihukum penjara langsung, tetapi akan diberikan sanksi pekerja sosial sebagai alternatif.
Pada tahun 2026, kebijakan baru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akan diterapkan.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberi tahu media di Gedung Sate Kota Bandung bahwa KUHP baru akan diberlakukan mulai Januari.
Mantan Bupati Purwakarta itu menyatakan bahwa sanksi kerja sosial akan diterapkan melalui kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kejaksaan.
Baca Juga : Masalah Sumur Bor KDM Menolak , Aqua Merugi.
Baca Juga : KDM Meminta Investigasi Tentang Gumpalan Busa Awan Di Subang.
Dedi mengatakan, “Misalnya, A mencuri kambing, hukumannya satu tahun. Dia mungkin tidak dihukum penjara, tapi di bawah pengawasan kejaksaan negeri.”
Para pelaku akan ditempatkan sebagai pekerja sosial selama menjalani hukuman di bawah pengawasan pemerintah daerah dan kejaksaan. Mereka akan bertanggung jawab atas pekerjaan yang berkaitan dengan layanan publik, seperti membersihkan sungai, jalan, dan fasilitas umum.
Selain itu, Dedi menyatakan bahwa pemerintah akan memberikan perlindungan finansial kepada keluarga pelaku selama masa hukuman mereka.
Namun, seluruh pekerjaannya dijamin untuk kepentingan keluarganya. Dia juga menyatakan bahwa itu dibayar oleh keluarganya.
Sebagaimana diketahui, pada Selasa (4 November 2025), Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama seluruh bupati dan wali kota menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang pelaksanaan pidana kerja sosial.
Ini dimaksudkan untuk berfungsi sebagai alternatif hukuman bagi pelaku tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara di bawah lima tahun.
( Red ).