Jakarta , Intra62.com . – Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari baru-baru ini memberikan komentar tentang posisi dan arah tiga lembaga penyiaran . Milik negara, RRI, TVRI, dan LKBN ANTARA.
Dalam wawancara di sebuah stasiun televisi nasional, ia menyatakan bahwa ketiganya harus diatur kembali agar mereka dapat menangani tantangan zaman dengan lebih strategis dan efektif. Pernyataan itu menghidupkan kembali perdebatan tentang integrasi media negara.
Sebenarnya, penggabungan ketiga lembaga telah lama dibicarakan. Fokus utama adalah membangun ekosistem media nasional yang lebih kuat, fleksibel, dan beradaptasi dengan kemajuan teknologi informasi. Sekarang, pembahasan di Komisi VII DPR RI tentang Rancangan Undang-Undang Radio dan Televisi Republik Indonesia (RUU RTRI) tampaknya mengambil momentum.
Menurut UU Penyiaran nomor 32 Tahun 2002, Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) adalah lembaga penyiaran berbadan hukum yang didirikan oleh negara . Dan berfungsi sebagai sarana komunikasi massa untuk masyarakat. Organisasi ini ditetapkan sebagai lembaga penyiaran.
Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 15 UU tersebut, kedua lembaga tersebut bertanggung jawab untuk menyediakan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial . Serta mempromosikan demokrasi, keanekaragaman budaya, dan pelestarian lingkungan hidup.
Mereka juga bertanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya, serta meningkatkan kualitas dan aksesibilitas komunikasi publik.
Sementara itu, dengan statusnya sebagai kantor berita nasional, Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA ditunjuk oleh Keputusan Presiden Nomor 307 Tahun 1962. Yang diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 1966, untuk memberikan informasi yang akurat dan tidak bias kepada masyarakat.
Baca juga : Manajemen Media adalah Bagian Penting dari Tugas Polri
(Anisa-red)