Jakarta , Intra62.com . Meskipun ada defisit Rp104 Triliun, Menkeu memastikan APBN tetap terkendali. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencetak defisit Rp104,2 triliun pada Maret 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa pengelolaannya tetap terkendali.
Dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia, yang dikutip di Jakarta, Kamis, Sri Mulyani mengatakan, “Jangan khawatir, tidak jebol APBN-nya.”
Pada Maret, kas negara masih mencatatkan surplus sebesar Rp8,07 triliun, atau 0,04 persen terhadap PDB, bila dibandingkan dengan kinerja APBN tahun sebelumnya. Namun, desain defisit APBN untuk tahun 2024 juga lebih rendah dari tahun ini, yaitu Rp522,83 triliun, atau 2,29 persen terhadap PDB.
Sementara realisasi defisit APBN per Maret 2025 masih jauh dari target sebesar 2,53% PDB atau Rp616,2 triliun, yaitu 0,43% PDB.
Pendapatan negara tercatat sebesar Rp516,1 triliun, yang merupakan 17,2 persen dari target Rp3.005,1 triliun, dan belanja negara sebesar Rp620,3 triliun, yang merupakan 17,1 persen dari target Rp3.621,3 triliun, merupakan sumber defisit.
Pendapatan perpajakan sebesar Rp400,1 triliun terdiri dari penerimaan pajak, yang terdiri dari Rp322,6 triliun dari pajak. Dan Rp77,5 triliun dari kepabeanan dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp115,9 triliun.
Kinerja penerimaan pajak, menurut Bendahara Negara, telah berbalik arah, atau berbalik arah, setelah sempat melambat pada awal tahun.
Secara bruto, penerimaan pajak pada Januari 2025 tercatat sebesar Rp159,1 triliun; kemudian turun menjadi Rp140,1 triliun pada Februari. Namun, pada Maret, kinerjanya meningkat menjadi Rp170,7 triliun.
Sebaliknya, Rp413,2 triliun dari belanja pemerintah pusat (BPP) dan Rp207,1 triliun dari transfer ke daerah telah digunakan untuk membelanjakan negara.
Belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp196,1 triliun, atau 16,9 persen dari pagu, dialokasikan untuk BPP. Termasuk tunjangan hari raya (THR) untuk ASN dan TNI/Polri dari pos belanja pegawai serta berbagai bantuan sosial.
Belanja non-K/L mencapai Rp217,1 triliun, atau 14,1 persen dari pagu, yang dialokasikan untuk pensiun, subsidi, dan kompensasi.
APBN Defisit
Secara keseluruhan, meskipun APBN mengalami defisit, keseimbangan primer tetap positif sebesar Rp17,5 triliun, yang menunjukkan kemampuan negara untuk mengelola utang. Dengan surplus keseimbangan primer, kondisi fiskal dapat dianggap masih cukup untuk mengelola pendapatan, belanja, dan utang.
Headline dalam sebulan terakhir menunjukkan bahwa APBN tidak disiplin dan akan runtuh. “Tidak. Presiden memiliki banyak program, tetapi semua itu dirancang dalam APBN yang tetap prudent dan berkelanjutan,” kata Sri Mulyani.