Jakarta , Intra62.com . Ada Apa Dengan Tapera, APBN 2025 Mengalami Defisit Rp600 T padahal Prabowo Belum Bekerja. Tidak lama setelah Prabowo-Gibran menjabat, APBN 2025 telah disebut telah mengalami defisit hingga Rp600 T.
Ini disampaikan oleh Dolfie O.F.P., anggota Badan Anggaran DPR RI. Dolfie menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2025, atau era Presiden terpilih Prabowo Subianto. Direncanakan untuk mengalami defisit lebih dari Rp600 triliun, atau 2,45% hingga 2,82% dari PDB.
Dalam rapat kerja Banggar DPR RI bersama dengan Pemerintah pada hari Selasa, 4 Juni 2024, dia mengatakan, “Defisit transisi ini yang paling tinggi dari proses transisi yang pernah ada, jadi seharusnya lebih rendah.”
Kabar ini telah menjadi subjek perdebatan yang panjang di media sosial. Beberapa netizen bahkan menyebutnya Tapera.
Pemerintah, sebagaimana diketahui, akan tetap memberlakukan kewajiban iuran Tapera kepada pegawai meskipun telah mendapat kritik.
Iuran Tapera sebesar 2,5% akan dibebankan kepada pekerja dan 0,5% kepada perusahaan.
Baca juga : BPK Laporkan Temuan 124.960 Pensiunan Belum Menerima Pengembalian Dana Tapera Rp 567,5 miliar, Benarkah ?
Apakah benar bahwa Tapera akan digunakan untuk mendukung berbagai inisiatif Prabowo-Gibran, termasuk akses gratis ke makanan sehat?
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko membantah adanya upaya pemerintah untuk membiayai program makan gratis dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Moeldoko menyatakan bahwa tidak ada hubungannya tapera ini dengan APBN dan tidak ada upaya pemerintah untuk memberikan makan gratis, apalagi untuk IKN. Semuanya sudah, IKN sudah ada anggarannya.
Moeldoko menyatakan bahwa Komite Tapera, yang dipimpin oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan terdiri dari Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, Komisioner OJK, dan profesional, mengelola dana Tapera secara transparan. ( redx)