Jakarta, Intra62.com – Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Jimly Asshiddiqie menyinggung soal politik dinasti yang banyak diperdebatkan jelang Pilpres 2024. Ia menyinggung kepatuhan Indonesia pada sistem Republik namun tetap menggunakan feodal sistem.
Hal itu dikatakan Jimly di hadapan peserta peserta Silaturahmi Kerja Nasional (Silatnas) ICMI dan Menteri Pertahanan yang juga capres, Prabowo Subianto di Makassar, Sulawesi, Sabtu (4/11/2023).
Baca Juga: Tanggapan Jokowi Soal Dinasti Politik Yang Ditudingkan Ke Keluarganya
“Karena Inggris adalah sebuah kerajaan, tetapi perilaku politiknya adalah sebuah republik. Baiklah, menurutku kamu adalah bagian dari sebuah kerajaan, tetapi perilakunya republik, jadi sangat mudah bagimu untuk berubah menjadi sebuah republik. Saya tidak bilang, Indonesia itu republik, tapi perilakunya seperti kerajaan,” kata Jimly.
Sebagai seorang intelektual, Jimly berpendapat bahwa hal ini harus dilihat secara objektif sebagai sebuah fenomena.
“Ini mengartikan kenapa darah semua pihak membiru, bukan hanya satu pihak. Jadi kita tidak menyalahkan pihak a atau pihak b, kita tidak bisa. Tapi kita harus melihatnya sebagai fenomena yang harus kita temukan solusi jangka panjang, bukan hanya menyalahkan,” ujarnya.
“Semua ini feodal lalu bicara dinasti, nah ini semuanya dinasti. Nggak harus saya sebut partainya, kalian sudah tau,” sambungnya.
Harusnya kata Jimly kita punya komitmen untuk membangun peradaban bangsa, melakukan modernisasi, termasuk modernisasi budaya politik. Ini persoalan serius.
“Jika budaya politik kita sudah dewasa sudah modern. Misalnya Obama berkampanye untuk Hilary, kalah berarti presiden yang sudah menjabat tidak lagi punya pengaruh. Karena budaya feodal sudah tidak berpengaruh lagi, maka institusi politik keduanya pun kuat. Nah, budaya politik kita masih feodal, kelembagaan kita masih lemah, kita masih bergantung, itu masalah kita,” jelasnya.
Permasalahan yang kita hadapi adalah peningkatan kualitas. kebijakan nasional dan institusi negara yang harus dibenahi.
“Ini adalah konflik kepentingan institusi. Ini adalah sumber penyalahgunaan kekuasaan, khususnya korupsi. Oleh karena itu, tantangan bagi kami adalah mendukung calon presiden dan berkontribusi. Sangat mudah bagi orang-orang ini untuk bersikap murahan dalam hal menjadi presiden, dengan tujuan mereka mendapatkan manfaat jangka panjang dari penataan kembali. Jangan saling bersaing demi kepentingan, jangan bersaing untuk berbagi, angkat tangan. Saya berharap karakter seperti Pak Prabowo tidak diciptakan untuk dieksploitasi, tetapi untuk kepedulian dan berbagi,” terangnya
Prabowo Subianto kini tengah menjadi sorotan karena dianggap sebagai sosok yang mempertahankan dinasti politik Jokowi dengan mencalonkan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presidennya.
Prabowo mengatakan politik dinasti adalah suatu hal yang wajar dan terjadi di beberapa parpol termasuk PDIP. Pernyataan itu Prabowo sampaikan usai menghadiri acara deklarasi arah koalisi Pilpres PSI di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Selasa (24/10).
“Apabila kita jujur, kalian semua lihat partai termasuk PDIP ada dinasti politik dan itu tidak negatif,” kata Prabowo.
Prabowo mengakui bahwa dirinya juga bagian dari politik dinasti karena putra dari Sumitro Djojohadikusumo dan cucu dari Raden Mas Margono Djojohadikusumo. Tetapi, ketum Partai Gerindra itu menegaskan bahwa dinasti keluarganya, karena ingin mengabdi kepada rakyat dan negara Indonesia.
Sedangkan Sumitro Djojohadikusumo adalah menteri pada masa Orde Baru, sedangkan Raden Mas Margono Djojohadikusumo adalah pendiri Bank BNI. Ia juga menjabat sebagai ketua Dewan Pertimbangan Agung Sementara.
“Yang disebut dengan dinasti politik adalah keluarga yang patriotik, keluarga yang ingin mengabdi kepada negara dan bangsa. Apa salahnya? Jangan dipolitisasi ya,” kata Prabowo. (red/intra62)