Jakarta, Intra62.com – Herzaky Mahendra Putra Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabumin Raka mengaku tidak ada masalah dengan format yang ditetapkan KPU RI.
“Bagi kami, bebas memilih format apa pun. Yang penting ikuti aturan dan sesuai dengan esensinya. Masyarakat bisa lebih memahami rencana pasangan calon pemimpin untuk Indonesia ke depan. Ini untuk rakyat,”ujar Herzaky Mahendra Putra, Wakil Komandan Komunikasi TKN Prabowo Gibran kepada wartawan, Minggu (17/12/2023).
Baca Juga: Ganjar Ditanya Soal Solusi Pengangguran Oleh Prabowo
Herzaky mengatakan format debat tidak memihak salah satu partai politik untuk memperbesar peluang terpilihnya calon presiden dan wakil presiden.
“Kami tidak akan mengubah ini atau itu untuk menyesuaikan dengan kepentingan atau preferensi partai tertentu. Lebih jauh lagi, beberapa orang mungkin benar-benar berharap bahwa diskusi ini akan membantu meningkatkan peluang pemilu mereka,” katanya.
Ia berpendapat, yang lebih penting adalah pertemuan calon presiden dan wakil presiden dengan rakyat.
Menurut dia, jika calon presiden dan wakil presiden ingin meraih dukungan rakyat, sebaiknya mereka tidak berdebat sengit, tapi bertemu dengan mereka dan penuh semangat.
“Kami tetap berpegang pada format yang sudah dirancang KPU. Pasti sesuai aturan yang ada,” jelasnya.
Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengusulkan penambahan ruang tanya jawab antar pasangan calon (Paslon) pada debat capres 2024
Sebelumnya, Ganjar Pranowo menilai permasalahannya adalah minimnya kesempatan tanya jawab saat debat.
Ganjar mengatakan, ruang tanya jawab dalam debat harus lebih luas agar para kandidat tidak hanya bisa menyampaikan gagasannya, tapi juga data dari program yang diusungnya.
“Diskusinya kecil-kecilan, boleh tanya jawab, tapi agak sibuk jadi tidak bisa mengutarakan pikiran, bisa berbeda-beda, tidak bisa menampilkan data seperti itu. Ya iya, bisa terulang lagi, lagi dan lagi,” beber Ganjar di Pondok Pesantren Darussalam Timur, Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Minggu (17/12/2023).
Ganjar mengaku merasa ruang yang disediakan KPU untuk tanya jawab saat debat kurang memadai. Menurutnya, masih ada pertanyaan yang perlu diklarifikasi lebih lanjut saat tanya jawab.
“Meski kemarin sudah dua kali, masih ada saja yang menghambat. Kami ingin upaya kami jelas, tapi yang dibutuhkan hanyalah opini masyarakat apakah sikap ini iya atau tidak,” terang Ganjar.
“Saya mau tanya soal IKN iya atau tidak? Nanti masyarakat bisa menentukan kenapa mereka melakukannya dan kenapa tidak. Atau menurut Pengadilan HAM, misalnya, ya atau tidak dan menjadi masyarakat bahwa mereka kecanduan pesan-pesan ini,” lanjutnya. (red/intra62)