Jakarta, Intra62.com – Penanggan langkah stunting untuk membantu keluarga di wilayah perbatasan negara yang menderita gizi buruk atau penyakit gagal tumbuh yang disebabkan oleh gizi buruk, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) kembali merencanakan tindakan.
Indra Purnama, Pelaksana Harian Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP, menyatakan bahwa organisasinya telah terlibat dalam program pencegahan dan penurunan stunting sejak tahun 2020, dengan memberikan pelatihan kepada kecamatan wilayah kawasan perbatasan negara.
Bahwa penanggan langkah stunting BNPP akan terus bekerja sama dengan kementerian dan lembaga untuk mendapatkan rekomendasi masukan dan informasi terbaru tentang cara terbaik untuk menanggulangi stunting.
Baca Juga : STUNTING Zero! Menuju Generasi Emas Tahun 2045
Selain itu, disarankan agar BNPP bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dalam hal konvergensi untuk mengidentifikasi akar masalah. Ini akan membantu dalam rencana ke depan.
Berdasarkan pengukuran di posyandu, stunting diketahui memiliki beberapa masalah umum, seperti penyebabnya adalah kemiskinan dan akses terbatas terhadap layanan kesehatan.
Pada 1.000 hari pertama kehidupan, kegiatan yang dilakukan termasuk penyuluhan dan pemantauan ibu hamil sampai dengan melahirkan. Intervensi berbeda untuk anak di bawah 2 tahun dan di atas 2 tahun: untuk anak di bawah 2 tahun diperhatikan asupan gizi, dan untuk anak di atas 2 tahun diperhatikan tumbuh kembang.
BKKBN memiliki dashboard dari Satuan Tugas Penanggulangan Stunting tetapi sempat terputus karena kontrak terkait pendampingan stunting di lapangan terputus.
Firial Afra, perwakilan dari Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), sangat mendukung upaya pemerintah daerah untuk konvergensi stunting dengan memberikan intervensi yang diperlukan.(Red)