Jakarta , Intra62.com . Ahmad Muzani, Sekjen Partai Gerindra, menyatakan bahwa demonstrasi mahasiswa dengan tema “Indonesia Gelap” adalah bukti kekagetan atas pengetatan birokrasi yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Semua orang tahu bahwa demonstrasi dengan tagar “Indonesia Gelap” adalah cara untuk mengkritik pemerintahan Prabowo-Gibran selama seratus hari.
Menurut mahasiswa, pemerintah tidak berhasil menjaga stabilitas keuangan dan kesejahteraan rakyat.
Di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025), Muzani menyatakan, “Apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang ini baru tahap awal, sehingga menimbulkan kekagetan dan seringkali reaksinya berlebihan dan kontraproduktif, tetapi sebagai sebuah reaksi saya kira itu boleh-boleh saja.”
Menurut ketua MPR RI, kekagetan tidak hanya terjadi di masyarakat. Namun, di dalam pemerintah, hal yang sama terjadi. Tidak terlepas dari pengetatan birokrasi yang dilakukan pemerintahan Prabowo, katanya.
Misalnya, karena birokrasi telah beroperasi dengan pengetatan yang relatif longgar selama bertahun-tahun, reaksi ini terjadi di dalam birokrasi dan pemerintahan. Sekarang ada pengetatan, bukan hanya pengetatan anggaran, yang menyebabkan kekagetan itu terjadi.
Muzani menyatakan bahwa kekagetan tersebut seringkali menyebabkan sikap yang tidak produktif, bahkan kesalahpahaman yang salah.
Seperti yang dia katakan, pemerintah tidak pernah bermaksud membuat masyarakat lebih sulit.
Itu sebabnya seringkali ini disalahpahami, tetapi sebagai tanggapan kita dengar, kita memperhatikan. Menurutnya, pemerintah tetap teguh pada rencana awal yang dimaksudkan untuk jangka panjang bagi Indonesia, seperti yang telah disampaikan oleh Pak Prabowo dan telah diketahui oleh semua orang.
Aksi ini dilakukan sejak pukul 16.00 WIB dan dimaksudkan untuk mengecam pemerintahan yang telah berlangsung selama 100 hari oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Para demonstran menekankan kegagalan pemerintah dalam menjaga kesejahteraan rakyat dan stabilitas ekonomi.
Aksi ini mengambil tema “Indonesia Gelap” dan menunjukkan ketidakpuasan terhadap keadaan ekonomi dan politik saat ini.
Demonstran Tuntut 13 Hal
Dalam konferensi pers yang diadakan di Patung Kuda, Satria menyatakan, “Kami menyerukan Presiden Prabowo dan jajarannya untuk segera mengambil langkah konkret dalam menanggapi berbagai persoalan yang kami angkat dalam aksi ini.”
Selain itu, ia menyatakan bahwa tindakan serupa akan dilakukan secara nasional jika tuntutan mahasiswa tidak dipenuhi.
Dia menegaskan bahwa jika tidak, tindakan serupa akan dilakukan di berbagai tempat di seluruh Indonesia. Aksi ini baru selesai pada malam hari.
Sekitar pukul 20.20 WIB, massa aksi mulai membubarkan diri secara bertahap.
Para demonstran mengajukan tiga belas tuntutan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran:
1. Mewujudkan pendidikan gratis yang ilmiah dan demokratis serta menghentikan pemangkasan anggaran pendidikan.
2. Melakukan reforma agraria yang nyata dan mencabut proyek strategis nasional (PSN) yang merugikan rakyat.
3. Menolak revisi Undang-Undang Minerba yang dianggap membungkam kritik akademik.
4. Menghapus fungsi ganda ABRI untuk mencegah represif terhadap masyarakat sipil.
5. Segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak mereka.
6. Mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang dinilai merugikan sektor pendidikan dan kesehatan.
7. Mengevaluasi total program makan bergizi gratis agar tepat sasaran dan tidak dijadikan alat politik.
8. Merealisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen untuk meningkatkan kesejahteraan akademik.
9. Mengadvokasi penerbitan Perppu Perampasan Aset untuk meningkatkan upaya memerangi korupsi.
10. Menolak revisi undang-undang TNI, Polri, dan Kejaksaan yang berpotensi memperkuat impunitas anggota militer dan penegakan hukum.
11. Meningkatkan efisiensi dan reformasi Kabinet Merah Putih untuk mengurangi pemborosan anggaran.
12. Dominasi kekuasaan dapat diperkuat dengan menolak revisi Tata Tertib DPR yang dibahas.
13. Memperbaiki Kepolisian Republik Indonesia secara menyeluruh untuk menghilangkan budaya represif.
Baca juga : Anggota DPR Meminta Mekanisme Pembiayaan UMKM dalam Program MBG
( Anis-red)