Jakarta , Intra62.com . Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa tidak akan ada pemangkasan distribusi minyak goreng kemasan rakyat atau MinyaKita. Tetapi akan ada evaluasi terkait Wajib Pungut (Wapu) untuk BUMN Pangan.
Usai menghadiri Penganugerahan Good Design Indonesia 2024 di Jakarta, Rabu. Budi menyatakan, “Sama enggak ada yang berubah, cuma itu tadi salah satu yang dievaluasi adalah yang Wapu itu.”
Menurut Budi, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 18 Tahun 2024 memberikan wewenang kepada BUMN Pangan untuk memasarkan MinyaKita.
Ada yang disebut Wajib Pungut dalam proses bisnis antara BUMN dan produsen. Wajib pungut adalah pihak yang ditunjuk oleh pemerintah untuk memungut, menyetorkan. Dan melaporkan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi yang terjadi.
Budi menyatakan bahwa wajib pungut ini menghambat distribusi MinyaKita dan menghambat prosesnya.
Selain itu, evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) merekomendasikan agar BUMN Pangan diberi relaksasi Wajib Pungut oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Menurut Iqbal Shoffan Shoffwan, Staf Ahli Bidang Manajemen dan Tata Kelola dan saat ini Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kemendag menemukan bahwa BUMN Pangan menghadapi kesulitan dalam mendistribusikan MinyaKita karena relaksasi wajib pungut.
Baca juga : Menteri ATR/BPN Sukseskan Program ILASP Libatkan Bank Dunia
Di Jakarta, Senin (13/1), Iqbal menyatakan bahwa Menteri Perdagangan telah mengirimkan surat ke Menteri Keuangan minggu lalu di awal Januari 2025 untuk meminta relaksasi wajib pungut BUMN Pangan.
Relaksasi wajib pungut BUMN Pangan diharapkan dapat membantu stabilisasi harga jual MinyaKita, yang ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter, menurut Iqbal.
( anisa-red)