Jakarta, Intra62.com – Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto mengatakan akan mengambil sikap tegas pada jajarannya yang kedapatan mempersulit penuntasan masalah pertanahan. Hadi mengaku tidak segan memberikan sanksi pemecatan pada anak buahnya yang merugikan masyarakat.
Hal itu disampaikan Hadi pada pertemuan Gugus Tugas Reformasi Agraria (GTRA) Summit 2023 di Kabupaten Karimun, Riau, Rabu (30/8/2023).Awalnya Hadi meminta bantuan sejumlah instansi untuk menyelesaikan masalah pertanahan, khususnya masyarakat yang bermukim di atas air.
Hadi mengatakan telah memerintahkan jajarannya turun langsung ke lapangan dan melihat langsung masalah tanah di masyarakat. Dirinya menegaskan penugasan pihak ATR/BPN bebas dari kepentingan apapun.
Mantan Panglima TNI ini bahkan mengatakan bahwa juka ada informasi perihal tingkah laku anak buahnya, ia minta segera dilaporkan.
Baca juga:
- Putusan Jokowi, Pertamax Jadi BBM Bersubsidi Hari ini?
- ATR/BPN Targetkan Ribuan Aset DKI Jakarta Bersertifikat Guna Mencegah Mafia Tanah
Adapun dalam GTRA Summt tahun ini membahas empat isu, diantaranya penguatan skema legalisasi aset pemukiman di atas air, pulau-pulau kecil, dan pulau kecil terluar.
Isu berikutnya perihal resolusi penyelesaian konflik agraria pada pengasaan masyarakat di atas tanah yang merupakan aset BMN/BMD, BUMN/BUMD. Isu selanjutnya terkait penyelesaian masalah dan percepatan pemenuhan target sertifikasi tanah transmigrasi serta percepatan redistribusi tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan.
Lanjut Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa tiap masalah pertanahan rakyat, termasuk ribuan desa masuk kawasan hutan nantinya akan dicarikan solusi di GTRA Summit tahun ini. Dirinya berharap hasil kegiatan tersebut akan memberikan kepastian hukum atas masalah agraria yang sering dirasakan masyarakat. (red)