Jakarta, Intra62.com –
Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), menekankan pentingnya sinergi untuk pemerataan pembangunan kawasan.
Dia menekankan bahwa pemerintah terus mendukung pembangunan infrastruktur sebagai dasar pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan.
“Kami ingin memastikan pembangunan tidak hanya terpusat di kota-kota besar, tetapi juga menjangkau desa-desa dan wilayah yang selama ini masih tertinggal,” kata AHY dalam pernyataannya di Jakarta, Senin.
Pembangunan jalan tol, peningkatan jalan nasional, pengembangan kawasan industri, dan perbaikan fasilitas publik adalah semua contoh bagaimana pemerintah memperhatikan masyarakat di daerah.
AHY percaya bahwa pemerintah akan terus meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas di seluruh Indonesia untuk mendorong pembangunan yang lebih adil dan merata.
Menurut Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), pembangunan infrastruktur memiliki peran strategis untuk meningkatkan ketahanan nasional Indonesia, terutama di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks dan tidak pasti.
Ia menjelaskan bahwa geopolitik global saat ini tidak lagi terbatas pada diplomasi dan pertahanan; sekarang berpengaruh pada rantai pasokan, sistem energi, platform digital, dan jaringan infrastruktur nasional secara langsung.
AHY juga menyoroti masalah perubahan iklim, yang sekarang menjadi bagian dari risiko ekonomi global. Karena itu, pembangunan infrastruktur harus dirancang dengan cara yang memungkinkan untuk menghadapi situasi yang akan datang dan untuk meningkatkan daya tahan nasional.
AHY menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan dunia usaha untuk mempercepat proyek strategis yang kredibel, transparan, dan siap investasi untuk mendukung transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045 dan memperkuat ketahanan nasional.
Baca Juga : Satu Anggota Polres Temanggung Telah Dipecat Secara Resmi dari Tugas PTDH.
Baca Juga : 4 Juta Hektar Hutan Negara Telah Kembali Dikuasai Oleh PKH.
(Red).
