Denpasar , Intra62.com . Mendagri Hargai Kinerja Biro Hukum dalam Pembuatan Kebijakan yang Memiliki Dampak Luas . Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi kinerja Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri dalam pembuatan kebijakan yang memengaruhi masyarakat secara keseluruhan.
Sebagai hasil dari kinerja Biro Hukum Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemendagri, sepanjang tahun 2020–2024, Biro Hukum telah menghasilkan 4.615 Rancangan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri). 296 Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), 138 Net Konsep Instruksi Mendagri, 169 Net Konsep Surat Edaran Mendagri, dan 175 Nota Kesepahaman (MoU).
Dalam kapasitas saya sebagai Menteri Dalam Negeri, saya percaya bahwa peran . Dan fungsi Biro Hukum yang ada di Kemendagri sangat penting.
Saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Hukum Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Negeri di The Meru Sanur, Kota Denpasar, Bali, Rabu (9/10/2024). Dia mengatakan, “Mulai dari membantu untuk memberi pendapat hukum dalam penyusunan kebijakan-kebijakan, terutama yang berdampak luas kepada masyarakat.”
Mendagri mengatakan bahwa tim khusus yang menangani dan mengawasi hukum yang terjadi di lingkup Kemendagri memberikan laporan kepadanya setiap hari. Analisis hukum, pembuatan draf peraturan yang sesuai, dan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait adalah semua tanggung jawab Biro Hukum. Produk hukum dapat memenuhi persyaratan masyarakat dan selaras dengan peraturan yang lebih tinggi.
Menurutnya, “Semua produk saya tidak ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum; itu berada di Kemendagri. Jika tidak diparaf, karena dari awal [Biro Hukum] sudah kita libatkan pendapat hukum.”
Biro Hukum Bekerja Keras
Selain itu, pihaknya berterima kasih atas upaya Biro Hukum untuk berkolaborasi dan berkomunikasi dengan pemerintah daerah dan kementerian/lembaga (K/L) terkait. Selain itu, Biro Hukum dinilai memiliki kemampuan untuk menangani masalah hukum yang berkaitan dengan ligitasi di pengadilan. Tugas ini sulit dan membutuhkan perhatian khusus. Untuk itu, Mendagri memberi ucapan terima kasih kepada Biro Hukum yang telah bekerja keras . Dan berkomitmen untuk melaksanakan tugas tanggung jawab tersebut.
Ini adalah pelaksanaan pertama dari Rapat Koordinasi masalah bidang hukum pemerintah dalam negeri yang saya lakukan selama lima tahun sebagai Mendagri. Dia menambahkan, “Tujuan pertama adalah untuk adanya semacam ikatan emosional antara korps Biro Hukum.”