Jakarta, Intra62.com – Ditengah diskusi mengatasi kebijakan pemerintah tentang menanggapi krisis ketahanan pangan yang diselenggarakan di Room Media Centre Central Niaga Jakarta (16/8/2023). Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (DPP AWDI), hadir praktisi Gizi DR. dr. Carmen Siagian MS Sp GK, ahli hukum Akhmad Syafaruddin, SH, MH, LLM nelayan, petani dan pedagang pasar yang mewakili dalam acara penyelenggaraan diskusi tanya jawab.
Saat ini kita boleh berencana akan tentang ketahanan pangan,apalagi begitu gencar dicanangkan. Namun, sudah barang tentu dalam mempersiapkan antisipasi dalam mengatasinya dalam skala nasional tidak hanya sebatas perencanaan saja, perlu keseriusan. Pemerintah dengan mengkaji ulang beberapa aspek tertentu guna memperoleh dukungan dalam mendapatkan optimalisasi hasil program yang saat ini banyak digembar gemborkan bahwa negara kita bisa handal nantinya ketika dunia mengalami krisis pangan, sambutan Ir Anis Fuad.
Kita semua memahami bahwa Indonesia memiliki potensi kekayaan sumber daya alam begitu besar maka untuk itu pemerintah serius melibatkan akademisi. Serta peran masyarakat baik regional serta kearifan lokal guna mempelajari perbedaan wilayah geografis dan mengenal tata ruang serta karakteristik alam. Berupa ciri alam guna membedakan ciri wilayah maupun sosialnya dan batas kondisi fisik suatu wilayah yang berbeda satu sama lain dan kultur penduduknya.
Baca Juga: Sekjend DPP AWDI , Balham Wadja SH : Selamat bertugas Kapendam Jaya Baru Letkol Inf Herbeth Andi Amino sinaga
Karakter khusus wilayah tentu berbeda baik itu tanah, air, udara, iklim, tumbuhan, hewan pada suatu daerah tertentu sebagai. Area yang harus digolongkan, dengan menentukan aspek administratif serta aspek fungsional wilayah antara lain formal, vernakular dan fungsional klasifikasinya sesuai. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 Tentang Tata Ruang Wilayah Nasional, kata Akhmad Syafarudin SH.
Kami butuh sesuatu yang riil manfaat dan kebutuhan kehidupan serta kemudahan mengingat harga mahal tidak sesuai dengan apa. Kami miliki dalam kesertaan ini, kata Kartono salah seorang yang mewakili petani, nelayan, pedagang pasar.
Tujuanya agar setiap wilayah agar dapat berkembang dan dikembangkan sesuai potensi alam maupun sosialnya masing masing. Regionalisasi perwilayahan haruslah disesuaikan penggolonganyadan pengelompokan agar tercapainya kebutuhan dan juga tujuanya sesuai objek kajian. Beberapa contoh yang harus disikapi dan dicermati tentang zona iklim tropis, perbedaan iklim, dataran, wilayah waktu, permukaan bumi, perairan, vegetasi serta berdasarkan geologis yang juga klasifikasi daerah wilayah rawan bencana.
Setelah memahami semua wujud barulah fungsi pemanfaatan dapat terlaksana agar tidak amburadul program dan overlapping agar kegiatan kebutuhan pangan. Ekonomi sosial masyarakat nasional handal mengatasi krisis pangan, tentu butuh dukungan terukur dan arahan berbagai sektor dalam pengelolaan. Pemanfaatan sumber daya alam dituangkan dalam acuan perencanaan jangka waktu yang matang.
“Bentuk penataan ruang, penetapan wilayah, penyusunan rencana jangka pendek, menengah dan panjang program strategis nasional dapat terpadu penyusunan. Guna mewujudkan saling keterkaitan antar provinsi seimbang antar sektor yang berkaitan tentunya dalam mengambil kebijakan,” demikian Elbees.
Menanggapi tentang ketahanan pangan “jika pemerintah serius solusi untuk keluar dari krisis agar terealisasi segera,” tambah Elbees yang akrab disapa bung Jack pengamat kebijakan Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI) dalam ruang diskusi menyikapi krisis ketahanan pangan. (Elbes/intra62)