Denpasar, Intra62.com – Luhut : Indonesia Hanya Larang Satu Turunan Nikel , Baja Tahan Karat dan Tolak Tuduhan ,Apa itu ?. Terkait pelarangan ekspor produk turunan nikel, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menolak tuduhan proteksionis yang ditujukan kepada Indonesia.
Negara tetangga kita memanggil kita proteksionis. Dalam rapat tingkat menteri World Water Forum Ke-10 di Nusa Dua, Bali, Selasa, Luhut menyatakan dalam konferensi pers bahwa deklarasi tersebut tidak benar sama sekali.
Luhut menjelaskan bahwa Indonesia hanya melarang satu turunan nikel, baja tahan karat. Tidak ada larangan untuk turunan nikel lainnya, seperti katoda, anoda, dan sebagainya.
Tapi kita yang harus menikmati layer kedua ini. Luhut menyatakan bahwa itu membawa nilai tambah terbesar bagi negara Indonesia.
Ia mengatakan bahwa transportasi mahal di negara tetangga yang menyebut Indonesia “proteksionis”. Misalnya, Luhut menyatakan bahwa gaji truk berkisar antara 200 dan 300 dolar per tahun.
Baca juga : Presiden terpilih 2024–2029 Prabowo Subianto menerima pesan dari Luhut Binsar Pandjaitan. Apa itu ?
Luhut menyatakan bahwa gaji yang lebih tinggi akan meningkatkan biaya negara.
Dia menyatakan, “Kita (Indonesia) hanya dengan 1–2 dolar AS, hanya perlu angkut dari lokasi pertambangan ke pelabuhan atau ke tempat smelternya.”
Harga nikel dan produk turunannya di Indonesia menjadi lebih murah karena kurangnya biaya.
Luhut menyatakan, “Kita jangan mau di-bully (dirundung) oleh negara-negara yang pengen kita ini tetap terbelakang.”
Menurutnya, potensi sumber daya alam Indonesia sangat besar.
Luhut menegaskan bahwa dia tidak ingin dilecehkan.
Dalam acara Qatar Economic Forum, Presiden Terpilih Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan bahwa Indonesia bukan negara proteksionis di hadapan para investor dan perwakilan negara asing.
Prabowo menyatakan bahwa Indonesia berusaha melindungi kepentingan negaranya, termasuk mengolah kekayaan alamnya dan mengurangi ketergantungan pada barang impor.
Akibatnya, ketika Prabowo resmi menjabat sebagai presiden ke-8 Indonesia, dia berjanji akan melanjutkan kebijakan hilirisasi yang dimulai oleh Presiden Joko Widodo. (red)