Jakarta, Intra62.com – Menurut laporan UNHCR, jumlah pengungsi di Aceh sejauh ini adalah 1.608 orang, termasuk 140 pengungsi yang bertahan pada tahun lalu.
Gelombang masuknya etnis Rohingya ke Aceh diwarnai dengan sentimen negatif di kalangan pengguna internet Indonesia. Faktanya, ujaran kebencian dan laporan palsu tentang Rohingya merajalela di media sosial.
Baca Juga: Menkumham Angkat Bicara Mengenai Pengungsi Rohingya
Di tengah kontroversi tersebut, anggota DPR mengusulkan agar status pengungsi yang masuk wilayah Indonesia diselidiki terlebih dahulu sebelum diselamatkan.
Peneliti BRIN yang berfokus pada Rohingya mengkritik pernyataan ini karena bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo.
Sementara itu, seorang nelayan di Aceh berkata: Jika kami tidak membantu, akan ada sanksi adat.
Rahmi Fajri, seorang nelayan Aceh, mengatakan hukum adat laut yang disepakati oleh tokoh adat yang dikenal dengan Panglima Laot mewajibkan nelayan untuk membantu mereka yang membutuhkan di laut.
Apa Itu Hukum Adat Maritim Aceh
Menurut keterangan Miftah, Lembaga Hukum Adat Laot adalah lembaga penangkapan ikan tradisional yang dikepalai oleh orang yang dipilih oleh adat yaitu Panglima Laot.
Panglima Laot sudah ada sejak zaman Kerajaan Samudera Pasai 16 abad yang lalu. Secara historis, Panglima Laot berperan sebagai perpanjangan tangan raja, menjaga laut sebagai jalur perdagangan, termasuk memungut pajak, melindungi nelayan, serta menjamin dan menjaga keselamatan para pedagang dari luar kerajaan.
Seiring berjalannya waktu, lembaga ini mengemban tugas menjamin keamanan laut agar nelayan tidak mengalami konflik dalam pemanfaatan sumber daya perikanan.
Lalu menjaga hukum adat dan adat istiadat yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat nelayan, termasuk adat istiadat sosial di lingkungan pesisir dan laut. (red/intra62)