• Sat. Nov 21st, 2026

OPINI: Demam “Cek Ijazah” di Senayan: Ujian Integritas atau Politisasi Birokrasi Pendidikan?

ByLia Uyee

Nov 21, 2026

Jakarta, Intra62.com – Gelombang tuntutan publik untuk memverifikasi keaslian ijazah para wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, kian mengemuka. Fenomena ini tidak muncul dari ruang hampa. Ini adalah gema dari skeptisisme masyarakat terhadap integritas elit politik, yang semakin keras bergaung pasca-kontroversi seputar legalitas akademik sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ricky, sapaan akrab Richard Angkuw, dalam keterangan persnya menyampaikan, Jika sebelumnya wacana verifikasi ijazah hanya berkutat pada eksekutif puncak, kini sorotan melebar ke legislatif sampai pada tatanan tingkat Kabupaten/Kota. Pertanyaannya sederhana namun menusuk: Jika rakyat menuntut transparansi mutlak dari pemimpin eksekutif, mengapa standar yang sama tidak diterapkan yang diawali secara kolektif kepada 580 anggota DPR yang memegang kekuasaan legislasi dan anggaran?

Transparansi Sebagai Harga Mati Kepercayaan Publik

Dalam demokrasi modern seperti sekarang ini, dengan keterbukaan informasi, kepercayaan (trust) adalah mata uang paling berharga. Ketika publik meragukan keaslian dokumen akademik seorang pejabat, itu bukan sekadar soal gelar kesarjanaan. Itu adalah soal kredibilitas moral. Ijazah adalah simbol bahwa seseorang telah melalui proses pendidikan, disiplin ilmu, dan verifikasi kompetensi. Jika simbol itu dipertanyakan, maka fondasi legitimasi jabatan tersebut turut goyah.

Ricky juga menekankan, bahwa tuntutan warga agar ijazah anggota DPR dicek bukanlah bentuk perundungan (bullying) akademis, melainkan mekanisme check and balances dari bawah (bottom-up control). Masyarakat ingin memastikan bahwa mereka yang duduk di kursi empuk Senayan, yang berhak membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pemerintahan, sebagaimana fungsi DPR yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, adalah individu yang memenuhi syarat kualifikasi formal sebagaimana dipersyaratkan oleh UU Pemilu dan peraturan internal parlemen.

Bahaya Standar Ganda

Ada ketimpangan narasi yang berbahaya jika isu ini tidak ditangani secara adil. Selama ini, verifikasi ijazah sering kali terasa selektif-hanya menyasar lawan politik atau figur tertentu yang sedang menjadi sasaran empuk oposisi. Padahal, prinsip equality before the law menuntut bahwa setiap pemegang jabatan publik, tanpa terkecuali, harus terbuka terhadap audit publik.

Jika Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden menjadi subjek pemeriksaan ketat karena posisinya yang strategis, maka logika yang sama harus berlaku bagi Ketua DPR, para Ketua Komisi, hingga anggota DPR biasa. Mengapa? Karena DPR adalah lembaga yang mewakili kedaulatan rakyat. Jika ada cacat administratif atau bahkan kecurangan dalam persyaratan pencalonan mereka, maka representasi rakyat tersebut menjadi bermasalah secara konstitusional, tagas Ricky

Peran KPU dan Bawaslu: Jangan Hanya Seremonial

Kritik tajam juga ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Selama proses pemilu, verifikasi administrasi sering kali dianggap formalitas belaka. Dokumen diserahkan, dicap “lengkap”, dan calon lolos. Namun, kelengkapan dokumen tidak menjamin keaslian substansi.

Publik mendesak adanya mekanisme post-election audit atau audit pasca-pemilu yang lebih rigor, khususnya terkait persyaratan pendidikan. Lembaga pendidikan tinggi yang menerbitkan ijazah harus dilibatkan secara aktif dalam proses verifikasi ini, bukan sekadar menjadi pihak pasif yang menunggu surat permintaan klarifikasi setelah viral di media sosial.

Rekomendasi: Menuju Parlemen yang Bersih dan Terbuka

Untuk meredam gejolak ketidakpercayaan ini, Ricky mengusulkan beberapa langkah konkret yang perlu diambil:

Open Data Akademik: DPR RI sebaiknya membuka database profil anggota, termasuk asal universitas dan tahun kelulusan, dalam format yang mudah diakses dan diverifikasi oleh publik, hal ini mengacu pada UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Informasi Publik.

Audit Independen: Membentuk tim independen yang terdiri dari akademisi, ahli hukum, dan perwakilan masyarakat sipil untuk melakukan sampling verifikasi ijazah anggota DPR, terutama mereka yang menduduki posisi strategis, dimana Pembentukan Audit Independen ini mengacu pada UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

Sanksi Tegas: Jika ditemukan adanya pemalsuan atau ketidaksesuaian data, sanksi harus ditegakkan tanpa pandang bulu, mulai dari pemberhentian dari jabatan hingga bukan hanya pencabutan keanggotaan, akan tetapi dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kesimpulan

Tuntutan pengecekan ijazah anggota DPR adalah cermin dari keinginan rakyat akan pemerintahan yang bersih, jujur, dan kompeten. Ini bukan tentang menjatuhkan martabat individu, tetapi tentang menyelamatkan martabat institusi demokrasi.

“Jangan biarkan Senayan menjadi tempat berlindung bagi mereka yang meraih kuasa lewat jalan pintas administratif. Transparansi adalah obat terbaik untuk racun skeptisisme. Jika Anda bangga dengan gelar Anda, buktikan dengan keterbukaan. Jika tidak, bersiaplah menghadapi konsekuensi hukum dan politik,” tutup Ricky.

AWDI akan terus mendorong agenda transparansi publik sebagai bagian tak terpisahkan dari konsolidasi demokrasi Indonesia.9iyt

Oleh: Richard [Ricky] E. G. A. Angkuw, S.H, M.H.

Ketua Dept. Komunikasi Politik & Kebijakan

Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (DPP-AWDI)

Oleh: Richard [Ricky] E. G. A. Angkuw, S.H, M.H.

Ketua Dept. Komunikasi Politik & Kebijakan
Dewan Pimpinan Pusat
Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia [DPP-AWDI]

Baca Juga : Nawi Jaya Meminta Pemerintah Turun Tangan Karena Perizinan Pembangunan Data Center Belum Terintegrasi

( Red )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://sdlabumblitar.sch.id/wp-content/bonus-new-member/

https://sdlabumblitar.sch.id/wp-content/spaceman/

https://paudlabumblitar.sch.id/wp-content/spaceman/