Jakarta, Intra62.com – Nawi Jaya, Chairman Indonesia Data Center Ecosystem Council (IDCEC), mendorong pemerintah untuk meningkatkan koordinasi antara undang-undang dan perizinan yang berkaitan dengan pembangunan pusat data di Indonesia. Untuk menjamin pertumbuhan industri pusat data berjalan dengan lancar, memberikan keamanan investasi, dan memperkuat ekosistem digital nasional, langkah ini dianggap penting.
Karena banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terlibat dalam proses perizinan data center, Nawai menilai bahwa kebijakan yang terintegrasi diperlukan untuk pertumbuhan industri data center. Menurutnya, agar pengembang dapat memahami kewajiban, langkah-langkah, dan wewenang yang dimiliki setiap instansi, diperlukan mekanisme koordinasi khusus.
Kamis (19/11/2026), Nawi menyatakan, “Menurut kami, masalah perizinan data center sebenarnya bukan semata-mata sulit, tetapi masih membutuhkan kejelasan dan koordinasi yang lebih baik. Ada berbagai perizinan yang harus dipenuhi melalui kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Namun, terkadang koordinasi dan pemahaman tentang persyaratan tersebut belum berjalan secara terintegrasi.”
Akibatnya, IDCEC mendorong pembentukan gugus tugas atau tim koordinasi khusus untuk mengawasi proses perizinan dan pengembangan sektor data center di Indonesia.
Karena itu, dia mengatakan, “Kami mendorong adanya suatu tim atau gugus tugas yang dapat mengawasi seluruh proses tersebut sehingga pengembang memiliki kejelasan mengenai persyaratan, tahapan, dan kewenangan masing-masing instansi.”
Nawi menekankan bahwa, selain masalah perizinan, diperlukan peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal. Ia melihat bahwa tenaga kerja asing masih terlibat dalam sejumlah proyek pembangunan dan pengoperasian data center, terutama pada posisi yang membutuhkan pengalaman dan keahlian teknis khusus.
Menurutnya, tenaga kerja Indonesia harus diberi lebih banyak kesempatan untuk mengambil bagian dalam berbagai posisi di sektor ini, seperti perencanaan, pembangunan, instalasi, commissioning, hingga pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas.
Selama tahap perencanaan, pembangunan, instalasi, commissioning, hingga pengoperasian dan pemeliharaan data center, porsi keterlibatan tenaga kerja lokal masih perlu ditingkatkan. Menurutnya, “Kita memahami bahwa industri ini membutuhkan pengalaman dan keahlian khusus yang tidak dapat diperoleh dalam waktu singkat. Namun, hal ini harus menjadi momentum untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja Indonesia agar tenaga kerja lokal dapat diisi lebih banyak posisi strategis di masa depan.”
IDCEC mendorong penguatan pendidikan, pelatihan, sertifikasi, dan transfer pengetahuan dari tenaga ahli berpengalaman untuk mempercepat peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Selain itu, organisasi tersebut pergi ke sekolah dan lembaga pendidikan untuk menunjukkan kepada generasi muda peluang karir di industri data center.
Selain itu, kami aktif bersosialisasi dengan institusi pendidikan untuk memberi tahu generasi muda tentang peluang karir dan pekerjaan di industri data center. Nawi menyatakan, “Kami ingin adik-adik siswa mengenal industri ini sejak dini. Selain itu, kami mendorong program pendidikan dan pelatihan, termasuk memberikan akses ke kursus gratis, agar semakin banyak tenaga kerja Indonesia yang memiliki kemampuan untuk masuk ke industri data center.”
Penguatan rantai pasokan nasional dan peningkatan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah masalah lain yang menjadi perhatian IDCEC. Nawi mengatakan bahwa Indonesia memiliki banyak industri manufaktur dan penyedia bagian yang dapat membantu pembangunan dan operasional data center. Namun, produk domestik perlu meningkatkan daya saing dalam hal kualitas, harga, standar teknis, sertifikasi, dan kecepatan pengadaan.
“Kami menyoroti penggunaan komponen dan produk dalam negeri dalam pembangunan maupun pengoperasian data center, termasuk bagaimana memperkuat supply chain nasional. Kami menemukan bahwa beberapa komponen sebenarnya diproduksi di Indonesia, tetapi dalam praktik pengadaan, produk yang sama terkadang lebih kompetitif dari sisi harga dan waktu pengiriman jika didatangkan dari luar negeri.”
Menurut Nawi, upaya untuk membangun kemampuan industri lokal untuk memenuhi kebutuhan proyek data center dengan standar yang kompetitif harus diikuti oleh kebijakan TKDN.
IDCEC juga mendorong peraturan untuk pusat data dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan masa depan ekosistem nasional. Nawi berpikir bahwa aturan harus mampu mengantisipasi kemajuan teknologi, terutama cloud computing dan kecerdasan buatan (AI), yang akan meningkatkan kapasitas komputasi.
Aturan yang akan dibuat harus mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi ekosistem data center Indonesia dalam sepuluh tahun ke depan. Dia menyatakan bahwa kita sedang memasuki era di mana kebutuhan komputasi dan kecerdasan buatan semakin meningkat. Oleh karena itu, regulasi harus menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi ini, memberikan keamanan bagi investor, dan juga memperhatikan kepentingan nasional.
Di luar ketiga masalah tersebut, IDCEC juga menyoroti lingkungan, ketersediaan energi, dan perlindungan dan keamanan data. Dalam pengelolaan lingkungan, Nawi menekankan betapa pentingnya bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memastikan pemenuhan persyaratan AMDAL, pengelolaan air, dan penggunaan sumber daya yang efisien.
“Kami juga memberikan perhatian terhadap masalah lingkungan, ketersediaan energi, dan perlindungan data. Untuk masalah lingkungan, kami melihat pentingnya koordinasi dengan pemerintah daerah, khususnya untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan, termasuk AMDAL, pengelolaan air, dan efisiensi penggunaan sumber daya. Kita juga harus memahami bahwa setiap data center memiliki perbedaan dalam konsumsi energi dan air karena desain, teknologi, dan sistemnya.
Meskipun demikian, pengembangan data center membutuhkan perencanaan infrastruktur kelistrikan untuk memenuhi kebutuhan listrik 24 jam penuh. Agar kesiapan kapasitas jaringan sejalan dengan pertumbuhan pembangunan fasilitas, IDCEC mendorong koordinasi dengan PT PLN.
Nawi menyatakan, “Terkait dengan ketersediaan energi, kami terus mendorong komunikasi dan koordinasi dengan PLN agar perencanaan kebutuhan listrik dapat berjalan seiring dengan perkembangan pembangunan data center. Data center membutuhkan pasokan listrik yang stabil dan andal selama 24 jam, sehingga kesiapan kapasitas jaringan dan infrastruktur kelistrikan harus diperhitungkan sejak awal.”
Selain itu, IDCEC mendorong kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk melindungi data dan keamanan informasi. Ini dilakukan untuk memastikan penerapan standar keamanan dan sertifikasi internasional sesuai dengan peraturan nasional.
Nawi berharap pertumbuhan industri data center Indonesia akan membawa manfaat langsung bagi ekonomi dan masyarakat. Dia berpendapat bahwa penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kapasitas industri dalam negeri harus diimbangi dengan penggunaan lahan, energi, air, dan sumber daya nasional.
Pembangunan pusat data yang semakin besar di Indonesia tentu memerlukan penggunaan lahan dan berbagai sumber daya yang tersedia di negara ini. Akibatnya, kami berharap investasi ini juga dapat menguntungkan masyarakat Indonesia. Menurutnya, kita tidak boleh hanya membangun fasilitas data center tetapi tidak mendapatkan manfaat maksimal dari pertumbuhan industri tersebut.
Melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penggunaan barang lokal, dan pengembangan industri pendukung, ia berharap Indonesia dapat menjadi pasar bagi industri data center global serta mampu membangun ekosistem nasional yang kuat.
Dia menyimpulkan, “Kami berharap pertumbuhan industri data center dapat menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mendorong penggunaan produk dalam negeri, serta mengembangkan industri pendukung nasional, sehingga Indonesia tidak hanya menjadi pasar bagi industri data center global, tetapi juga mampu memiliki ekosistem data center yang kuat, mandiri, dan berdaya saing di tingkat global.”
Baca Juga : RUU Perampasan Aset Disahkan Oleh DPR Berikut Poin Pentingnya
( Red )
