• Sun. Jul 14th, 2024

    KPK Periksa Politikus Nasdem dan Pejabat BUMD DKI,Kasus Korupsi Pengadaan Tanah Pulogebang

    ByAF

    Mar 25, 2023
    KPK Periksa Politikus Nasdem dan Pejabat BUMD DKI,Kasus Korupsi Pengadaan Tanah Pulogebang

    Jakarta , Intra62.com . KPK Periksa Politikus Nasdem dan Pejabat BUMD DKI terkait Kasus Korupsi Pengadaan Tanah Pulogebang . Politikus Partai Nasdem hingga pejabat di Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya dipanggil tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (24/3).

    Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengatakan, tim penyidik memanggil tiga orang . Untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara yang belum diumumkan tersangkanya ini.

    “Pemeriksaan dilakukan di Komisi Pemberantasan Korupsi, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Kuningan, Jakarta Selatan,” ujar Ali kepada wartawan dalam pesan singkat, Jumat siang (24/3).

    Ketiga saksi yang dipanggil hari ini adalah Yadi Robby selaku Senior Manager Divisi Pertanahan dan Hukum Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Farouk Maurice Arzby selaku Staf Perumda Pembangunan Sarana Jaya . Dan James Arifin Sianipar selaku anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta periode 2014-2019 dari Fraksi Nasdem.

    Baca juga : Alasan KPK cekal eks Dirut Transjakarta belum jelas ?

    Dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulogebang diduga merugikan keuangan negara ratusan miliar rupiah.

    Sebelumnya KPK telah memeriksa lima mantan anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019. Kelima mantan anggota DPRD DKI Jakarta tersebut adalah Ruslan Amsyari (Fraksi Partai Hanura), James Arifin Sianipar (Fraksi Partai NasDem) . Dan Ichwan Jayadi (Fraksi Partai Persatuan Pembangunan),  Cinta Mega (Fraksi PDIP), dan Santoso (Fraksi Partai Demokrat).

    Pengembangan dari kasus korupsi tanah Munjul

    Kasus korupsi pengadaan lahan Pulo Gebang ini merupakan pengembangan dari perkara korupsi pengadaan tanah di Munjul yang menjerat Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya periode 2016-2021 Yoory Corneles Pinontoan dan kawan-kawan. Kedua lahan itu dibeli untuk program pembangunan rumah DP nol rupiah. PD Sarana Jaya melakukan pengadaan lahan di Pulogebang pada 2018-2019.

    Kantor DPRD sedang digeledah oleh KPK

    Nilai pembelian kedua lahan itu diduga digelembungkan dari nilai aslinya sehingga pemerintah harus mengalami kerugian. Untuk kasus Munjul, KPK menyatakan pemerintah DKI Jakarta merugi hingga Rp 152 miliar. Yoory C. Pinontoan saat ini telah divonis enam tahun penjara plus denda Rp 500 juta dalam kasus itu.

    Kasus korupsi pengadaan tanah Pulo Gebang turut menyeret pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta yang masih aktif. KPK menggeledah kantor DPRD DKI Jakarta pada pertengahan Januari 2023. Total ada enam ruangan yang digeledah, yakni ruang kerja pimpinan dewan di lantai 10, ruang kerja di lantai 8, lantai 3 dan lantai 2 Kantor DPRD DKI Jakarta.

    KPK Periksa Politikus Nasdem dan Pejabat BUMD DKI ini sebenarnya telah menetapkan tersangka dalam kasus korupsi pengadaan lahan Pulo Gebang ini. Meskipun demikian, KPK belum mengumumkan siapa tersangka tersebut. ( red )

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    slot777

    slot

    https://mtsnupakis.sch.id/wp-content/zeusslot/

    https://insankamilsidoarjo.sch.id/wp-content/slot-zeus/

    https://smpbhayangkari1sby.sch.id/wp-content/slot-zeus/

    https://mtsnupakis.sch.id/wp-content/bonus-new-member/

    https://lookahindonesia.com/wp-content/bonus-new-member/

    https://sd-mujahidin.sch.id/wp-content/depo25-bonus25/

    https://ponpesalkhairattanjungselor.sch.id/wp-content/mahjong-slot/

    https://mtsnupakis.sch.id/wp-content/slot777/

    https://sdlabum.sch.id/wp-content/slot777/

    https://sdlabumblitar.sch.id/wp-content/bonus-new-member/

    https://sdlabumblitar.sch.id/wp-content/spaceman/

    https://paudlabumblitar.sch.id/wp-content/spaceman/