Jakara, Intra62.com – Kementerian Agama Tangerang, Banten, akan menyelidiki kondisi fisik dan legalitas bangunan pondok pesantren (ponpes) di daerah tersebut.
Sebagaimana diumumkan Jumat oleh Deden, Kepala Seksi Pondok Pesantren Kementerian Agama Tangerang,, audit tersebut dilakukan untuk mencegah kejadian serupa di Pesantren Al Khoziny di Siduarjo, Jawa Timur.
Dia menyatakan bahwa karena banyak pesantren tidak memiliki dokumen izin bangunan, risiko konstruksi tidak terpantau.
Menurut Deden, sebagai langkah awal dalam audit, seluruh pesantren akan diperiksa, termasuk usia bangunan dan status izinnya.
Selain itu, bangunan pondok pesantren itu diperiksa secara fisik oleh Dinas PUPR dan DPMPTSP Kabupaten Tangerang.
“Selanjutnya, tindakan cepat yang dilakukan adalah melarang pembangunan di pondok yang sedang berlangsung tanpa izin sampai audit selesai,” katanya.
Selain itu, dia menyatakan bahwa organisasinya akan melibatkan tenaga ahli untuk membuat pedoman teknis dan standar bangunan pesantren.
Dia menjelaskan, “Menag pusat menyatakan perlu adanya standar dan panduan teknis pasca-insiden. Panduan membantu pesantren kecil mengikuti praktik aman tanpa harus menunggu aturan kompleks.”
Setelah inspeksi yang akan datang, Kemenag akan melanjutkan dengan pengawasan rutin secara berkala terhadap konstruksi dan izin bangunan pondok pesantren.
Dia mengatakan bahwa jika pada saat audit ditemukan bahwa ponpes melanggar aturan, seperti tidak melengkapi izin atau mengabaikan aspek keselamatan bangunan, pihaknya akan memberikan sanksi langsung sesuai dengan undang-undang.
Dia menyatakan bahwa ada mekanisme sanksi administratif bagi pondok yang melakukan pembangunan tanpa izin atau melanggar standar keselamatan, seperti peringatan, pembekuan kegiatan, dan denda administratif.
Baca Juga : Sekitar 200 Personel Militer AS Pantau Gencatan Senjata Gaza.
( Red ).