Jakarta, Intra62.com –
Menurut Dida Gardera, Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kementerian Koordinator Perekonomian, membangun ekosistem asuransi pariwisata merupakan langkah penting untuk memenuhi Undang-Undang (UU) Kepariwisataan dan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2025.
“Pengembangan ekosistem asuransi pariwisata adalah langkah konkret dalam menjalankan UU maupun Permenpar tersebut,” katanya dalam Focus Group Discussion (FGD) Pilot Project Labuan Bajo, menurut keterangan resmi di Jakarta, Rabu.
Keamanan dan keselamatan dianggap sangat penting untuk meningkatkan daya saing destinasi wisata nasional. Namun, menurut Travel & Tourism Development Index (TTDI) 2024, peringkat keamanan dan keamanan Indonesia masih berada di posisi ke-54, dan insiden kecelakaan pariwisata akan meningkat sebesar 28,57% pada tahun 2025.
Jumlah wisatawan ke Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), melonjak secara signifikan, menjadi 476.566 pada tahun 2025, meningkat dari 60.439 pada tahun 2021.
Untuk menjaga pariwisata yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan seiring dengan peningkatan kunjungan wisatawan, diperlukan penguatan tata kelola risiko yang terintegrasi.
Sebagaimana diatur dalam UU Kepariwisataan dan Permenpar 6/2025, terdapat klasifikasi usaha berdasarkan tingkat risiko yang berbeda, yang menunjukkan bahwa pemerintah memperhatikan keamanan dan kenyamanan pengunjung.
Dida menyatakan bahwa untuk memastikan wisata yang aman dan berkualitas, sinergi antara pemerintah, industri, dan otoritas setempat di Labuan Bajo sangat penting.
Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, NTT, juga menekankan betapa pentingnya adanya ekosistem yang dapat memastikan wisatawan aman dan nyaman di Labuan Bajo. Ini akan membantu meningkatkan kualitas destinasi dan industri wisata di daerah tersebut. Selain itu, PT Jasaraharja Putera dihargai atas upayanya untuk meningkatkan rantai pasokan dan ekosistem pariwisata Labuan Bajo melalui skema asuransi wisata.
PT Jasaraharja Putera Abdul Haris, Direktur Utama, menyatakan bahwa pihaknya bersiap untuk meningkatkan pengetahuan tentang risiko bagi pelaku industri dan mengembangkan produk asuransi yang dapat disesuaikan dengan karakteristik destinasi.
Abdul Haris menyatakan bahwa mereka berkomitmen untuk memberikan perlindungan yang tidak hanya komprehensif, tetapi juga memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi masyarakat dan wisatawan dengan semangat melayani sepenuh hati.
Kegiatan lainnya termasuk penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Kerja Sama (PKS) antara PT Jasaraharja Putera dan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat untuk meningkatkan pengelolaan risiko di sektor pariwisata dan memberikan perlindungan asuransi publik liability yang lengkap.
Komitmen bersama untuk menyediakan solusi perlindungan yang komprehensif—khususnya untuk industri pariwisata—adalah alasan di balik penandatanganan MoU ini.
Baca Juga : Wamendag: Sinergi Lintas Kementerian Diperlukan Karena Harga Plastik Naik.
Baca Juga : Kemenko PM Memberikan Penghargaan Inspiradaya Kepada SPPG Asei Besar.
(Red).