Jakarta, Intra62.com – Bimbingan Teknis Penyusunan Strategi Komunikasi bagi Pejabat Fungsional Pranata Humas di Lingkungan Kemendagri diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk meningkatkan kemampuan aparatur humas untuk membuat strategi komunikasi yang efektif di era informasi.
Staf Ahli Menteri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik Kemendagri Anwar Harun Damanik mengatakan dalam keterangannya di Jakarta, “Bimtek yang dilaksanakan ini menjadi ruang untuk memperkuat kapasitas seluruh Pranata Humas dalam menyusun strategi komunikasi yang tepat, efektif, dan mampu mendukung pelaksanaan tugas serta fungsi organisasi masing-masing.”
Ia menyatakan bahwa cara masyarakat menerima dan menyebarkan informasi telah berubah sejak munculnya media sosial, arus informasi yang cepat, dan kecerdasan buatan (AI).
Tantangan disinformasi dan misinformasi semakin kompleks di balik kemudahan tersebut. Kondisi ini menuntut komunikasi pemerintah yang semakin cepat, akurat, fleksibel, dan dapat dipercaya.
Pada kesempatan itu, Anwar menekankan betapa pentingnya Pranata Humas untuk membantu pemerintah berkomunikasi dengan baik.
Meskipun kemajuan AI dan media sosial mempercepat penyebaran informasi, disinformasi dan misinformasi juga lebih cepat menyebar.
Oleh karena itu, informasi yang cepat, akurat, jelas, mudah dipahami, dan dapat dipercaya harus diberikan oleh pemerintah, khususnya Pranata Humas.
Anwar menekankan bahwa komunikasi pemerintah tidak hanya berhenti pada informasi. Lebih dari itu, komunikasi harus dapat membantu masyarakat memahami tujuan dan keuntungan dari setiap kebijakan untuk mengurangi kesalahpahaman dan perbedaan persepsi.
“Kreatifitas tidak boleh mengabaikan kebenaran, kecepatan tidak boleh mengorbankan ketepatan. Dia menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi harus tetap dilakukan secara bertanggung jawab.
Ia menjelaskan bahwa seiring meningkatnya aktivitas masyarakat di ruang digital, ada kesulitan komunikasi pemerintah. Laporan Digital 2026 dari Data Reportal menunjukkan bahwa sekitar 230 juta orang di Indonesia—atau 80,5 persen dari total populasi—menggunakan internet dan sekitar 180 juta orang menggunakan media sosial.
Karena besarnya ruang digital, pemerintah harus membuat strategi komunikasi berbasis data yang fleksibel dan mampu menjangkau masyarakat melalui berbagai kanal.
Anwar menyatakan bahwa fungsi Pranata Humas dalam konteks ini semakin strategis. Mereka tidak hanya ditugaskan untuk mempublikasikan kegiatan pemerintah, tetapi juga menjadi orang pertama yang menyampaikan kebijakan.
Karena itu, para pranata humas harus memahami dinamika masalah, memahami kebutuhan informasi publik, membuat pesan yang tepat, memilih media yang kredibel, dan dengan hati-hati memanfaatkan kemajuan teknologi untuk memastikan komunikasi pemerintah berjalan dengan rencana, konsisten, dan antisipatif.
Anwar mengimbau seluruh Pranata Humas Kemendagri untuk terus meningkatkan profesionalisme, menjadi lebih adaptif terhadap kemajuan teknologi, dan meningkatkan koordinasi dan sinergi antar unit kerja.
Menurutnya, setiap kebijakan pemerintah harus didukung oleh strategi komunikasi yang direncanakan, berbasis data, konsisten, dan mudah dipahami untuk membangun kepercayaan publik dan mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan.
Baca Juga : BCA Digital Mencatat Tren Peningkatan Investor Ritel Muda
( Red )