Jakarta, Intea62.com – Richard E. G. A. Angkuw, S.H., M.H. Ketua Departemen Komunikasi Politik dan Kebijakan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia ( AWDI ) mengungkapkan wacana kajian politik kebijakan perekonomi bentuk pemikiran serta aspirasi untuk Indonesia Maju.
Kajian ini membedah ekonomi Indonesia dari sisi politik:, siapa dapat apa, kapan, dan bagaimana bukan sekadar angka pertumbuhan PDB.
A KERANGKA ANALISIS EKONOMI POLITIK
Ekonomi Politik studi tentang relasi kuasa dalam produksi, distribusi, dan konsumsi sumber daya. Pertanyaan kuncinya, Kebijakan ekonomi ini menguntungkan siapa?
Pendekatan Utama
1. “Statisme*: Negara sebagai aktor utama pembangunan → Orde Baru
2. *Neoliberal*: Pasar bebas, negara minimal → Pasca 1998 IMF
3. *Ekonomi Pancasila*: Koperasi, UMKM, keadilan sosial → Pasal 33 UUD 1945
Realitas Indonesia 2025: *Hibrida* — retorika Pasal 33, praktik neoliberal, dengan sisipan oligarki.
B. EVOLUSI POLITIK KEBIJAKAN EKONOMI INDONESIA
Era Rezim Kebijakan Aktor Dominan Ciri Kebijakan Dampak Politik
**1950-1965** Sosialisme Terpimpin Negara, Soekarno Nasionalisasi, anti-modal asing Inflasi 600%, krisis ekonomi
**1966-1998** Pembangunanisme Otoriter Negara + Konglomerat + Teknokrat Industrialisasi substitusi impor, utang LN, KKN Tumbuh 7%, tapi krisis 1998
**1998-2004** Neoliberal IMF IMF, Bank Dunia, Teknokrat Privatisasi BUMN, cabut subsidi, UU liberal Stabilisasi, tapi pengangguran naik
**2004-2014** Demokratis-Populisme SBY, DPR, Partai BLT, PNPM, subsidi BBM besar Pertumbuhan 5-6%, populisme fiskal
**2014-2024** Infrastrukturisme Jokowi, BUMN, Investor China Tol laut, IKN, hilirisasi nikel, UU Cipta Kerja Tumbuh 5%, utang BUMN naik
**2024-2026** Konsolidasi & Hilirisasi Lanjut Prabowo, Militer-Bisnis, BUMN Makan Bergizi Gratis, swasembada pangan, Danantara Defisit APBN melebar, negara makin “masuk pasar”
*Pola Berulang:* Setiap rezim punya *koalisi elite pendukung* yang dapat rente dari kebijakan. Orba = konglomerat, Reformasi = importir, Era Jokowi = kontraktor BUMN + smelter nikel.
C. AKTOR-AKTOR KUNCI DALAM POLITIK EKONOMI 2025
Aktor Kepentingan Instrumen Kekuasaan**1. Presiden + Istana** Legasi, elektabilitas, stabilitas APBN, Perppu, BUMN, TNI/Polri
**2. DPR & Partai** Dapil, dana konstituen, jatah proyek Hak budget, UU, hak angket
**3. Oligarki/Bisnis Besar** Proteksi, konsesi SDA, UU pro-bisnis Dana kampanye, lobi, media
**4. BUMN/Badan: Danantara** Jadi superholding, kelola aset Rp 9.000 T PMN, penugasan negara
**5. Investor Asing: China, AS** Akses SDA, pasar 280 juta Utang, FDI, tekanan diplomatik
**6. Bank Indonesia** Stabilitas rupiah, inflasi <3% Suku bunga, intervensi valas
**7. Kelas Menengah & Buruh** Upah naik, harga murah, kerja layak Demo, serikat, media sosial
**8. IMF, World Bank, OECD** Pasar terbuka, disiplin fiskal Utang, rating, *country report*
*Kasus Aktual:* UU Cipta Kerja 2020. Koalisi: Istana + KADIN + Investor. Oposisi: Buruh + NGO. Hasil: pasar tenaga kerja fleksibel, tapi UU 4x digugat MK.
D. ISU KEBIJAKAN STRATEGIS PEREKONOMIAN 2025-2026
*1. Kebijakan Fiskal: Defisit vs Populisme*
*Kebijakan:* Makan Bergizi Gratis Rp 450 T + IKN + Pertahanan → belanja naik tajam.
*Politik Anggaran:* Defisit APBN 2025 dipatok 2,8% PDB, rawan jebol.
*Tarik-menarik:* Menkeu Sri Mulyani = jaga defisit. Tim politik = jaga janji kampanye.
*Risiko:* Jika pajak tak capai target, utang naik atau program dipangkas → _political cost_ tinggi.
*2. Kebijakan Moneter: Independensi BI Diuji*
*Kebijakan:* BI tahan suku bunga tinggi 6,25% untuk jaga rupiah, tapi pengusaha minta turun.
*Politik:* Revisi UU BI 2023 masukkan “pertumbuhan ekonomi” jadi mandat BI. Dikritik bisa ganggu independensi.
*Aktor:* BI vs Kemenkeu vs KADIN. Jika rupiah tembus Rp 17.000/USD, tekanan politik ke BI makin besar.
*3. Kebijakan Hilirisasi SDA: Nasionalisme vs Jebakan Utang*
*Kebijakan:* Larang ekspor bijih nikel, wajib smelter. Hasil: ekspor nikel naik dari $2 M jadi $30 M.
*Politik:* Dapat tepuk tangan nasionalis. Tapi 90% smelter milik China, listrik pakai PLTU batu bara China.
*Masalah:* Hilirisasi bauksit & tembaga macet karena butuh listrik hijau. EU gugat ke WTO → kalah.
*Pertanyaan politik:* Hilirisasi untuk siapa? Lapangan kerja banyak, tapi nilai tambah 70% lari ke investor asing.
*4. Kebijakan BUMN & Danantara: Superholding Negara*
*Kebijakan:* Danantara kelola 7 BUMN raksasa: BRI, BNI, Mandiri, Telkom, Pertamina, PLN, MIND ID. Total aset Rp 9.000 T.
*Model:* Tiru Temasek Singapura. Tujuan: efisiensi & jadi investor global.
*Risiko Politik:*
– Kekuasaan ekonomi terkonsentrasi di tangan presiden
– Rawan politisasi: Danantara disuruh danai IKN/MBG
– DPR kehilangan fungsi kontrol karena BUMN lepas dari APBN
*Debat:* Efisiensi vs Transparansi.
*5. Kebijakan Subsidi & Perlindungan Sosial*
*Data:* Subsidi energi 2025 = Rp 189 T. 80% dinikmati 40% orang kaya.
*Kebijakan:* Wacana subsidi LPG & BBM dialihkan ke BLT.
*Politiknya:* Cabut subsidi = bunuh diri politik. Pemilu 2029 masih jauh, tapi demo 1998 jadi trauma.
*Kompromi:* Subsidi dipersempit bertahap pakai data Regsosek.
*6. Kebijakan Digital & Ekonomi Platform*
*Isu:* Gojek, Shopee, TikTok kuasai UMKM. Pajak digital kecil, data lari ke luar.
*Kebijakan:* PP 80/2019 PMSE, RPP Publisher Rights, pajak kripto.
*Politik:* Negara mau ambil pajak, platform ancam cabut investasi. UMKM butuh platform, tapi juga dimakan _burning money_.
—
E. 4 KONTRADIKSI POLITIK EKONOMI INDONESIA
1. *Kontradiksi Pasal 33 vs WTO*: UUD bilang cabang produksi penting untuk negara, tapi WTO larang proteksi. Hasilnya: BUMN disuruh bersaing tanpa proteksi.
2. *Kontradiksi Desentralisasi vs Efisiensi*: Otda bikin izin tambang/IUP tersebar. Investor maunya satu pintu. Akhirnya ditarik lagi ke pusat via UU Cipta Kerja.
3. *Kontradiksi Jangka Pendek vs Panjang*: Politik elektoral 5 tahunan dorong bansos & subsidi. Pembangunan industri butuh 20 tahun konsisten.
4. *Kontradiksi Lapangan Kerja vs Teknologi*: Hilirisasi butuh padat modal & robot. Politik butuh padat karya. Hasil: smelter canggih tapi serap tenaga kerja kecil.
F. PROYEKSI ARAH KEBIJAKAN 2025-2029
Sektor Arah Kebijakan Risiko Politik
**Fiskal** Tax ratio digenjot ke 12%, tapi tax amnesty jilid III mungkin ada Kelas menengah marah jika dikejar pajak
**Pangan** Food estate + intensifikasi. Target swasembada beras Gagal = impor naik = isu politik sensitif
**Energi** Transisi hijau lambat, PLTU masih 60%. Hilirisasi butuh listrik murah Ditolak pasar EU karena *carbon tax*
**Buruh** Upah berbasis produktivitas, outsourcing diperluas Demo buruh tahunan
**BUMN** Danantara jadi “kas negara kedua” Rawan moral hazard jika rugi
*Grand Design:* Indonesia ingin jadi negara maju 2045 dengan strategi *”Hilirisasi + Digital + Hijau”*. Tantangan politik: 3 agenda itu saling tabrakan di jangka pendek.
G. KERANGKA TEORI UNTUK KAJIAN
1. *Teori Negara Pembangunanis*: Negara memimpin pasar. Cocok jelaskan era Jokowi.
2. *Teori Oligarki Jeffrey Winters*: Kebijakan ekonomi dibuat segelintir elite pemilik modal.
3. *Teori Resource Curse*: Negara kaya SDA justru tumbuh lambat karena rente & konflik.
4. *Teori Public Choice*: Birokrat & politisi buat kebijakan untuk maksimalkan suara, bukan kesejahteraan.
Ketum DPP AWDI Balham Wadja SH mengatakan ” Sangat mendukung pemikiran aspirasi wancan anggota DPP AWDI dalam kajian maupun implementasi kemajuan bangsa menuju Indonesia Emas”
kajian politik kebijakan perekonomi menyimpulkan, ” Perekonomian Indonesia “ tidak bisa dibaca hanya dengan grafik. Setiap kebijakan APBN, suku bunga, atau larangan ekspor punya *pemenang dan pecundang politik*. Memahami konfigurasinya penting agar tidak terjebak analisis teknokratis yang buta kuasa.
(Red).
Baca Juga : Kebijakan Ekonomi Politik Menuju Indonesia Emas