Yogyakarta, Intra62.com – Jurnalis Pers bagian dari komponen demokrasi bangsa harus dapat dan mampu mencerminkan kritik sebagai bagian penting dari kelompok sipil
civil society dalam dinamika demokrasi .
Menyoroti beberapa aspek
arah kebijakan ekonomi sosial yang dinilai masih bergantung pada kebijakan global ,seharus nya pada praktik berjalannya demokrasi walaupun belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substansif sejak reformasi 1998
Kritik sebagai refleksi nilai yang seharusnya menjadi pijakan moral dalam menentukan arah kebijakan nasional .
Dengan semangat pembukaan UUD 1945 yang mana menekankan memiliki nilai dasar sebagai pijakan moral dalam menentukan moral sebagai sikap dalam menilai arah kebijakan tentang kedaulatan,keadilan nasional ,kerja sama yang setara .
Mengingat peran serta jurnalis pers pada fungsinya menjembatani antara masyarakat dan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan turut proaktif
bersuara bukan sekedar alat penyampaian diharapkan turut serta berperan indepedensi nya ambil bagian ada dalam kerangka yang memiliki fungsi setara kekuatan sebagai pilar ke-4 sesuai konvensi internasional freedom for speech,life,fear.
Mampu mengkoreksi penyimpangan arah saat kebijakan pemerintah jika menilai menganalisanya
dianggap ada indikasi keluar dari nilai-nilai dasar bangsa dalam bernegara
yang kita cintai bersama sesuai dengan semangat terdahulu gelora histori perjuangan menuju kemerdekaan.
Ketua OKK DPP AWDI Leonard BS mengungkapkan ” Keberadaan pers menjadikan keterbukaan ruang informasi yang berhak di ketahui publik”.
Bersama pers kita golongkan kesatuan dan persatuan Nasional dan Internasional”, Tegas Leonard BS biasa di panggil bung Jack.
Baca Juga :Â Sidang Ketiga Direktur Utama PT Terra Drone Indonesia.
( Red – Jackelbes ).