Jakarta, Intra62.com – Dilaporkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berencana untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Dalam pertemuan yang berlangsung selama sekitar dua setengah jam pada Selasa (10/11) pagi, Gibran disebut menyampaikan niat mengundurkan diri itu kepada Presiden Prabowo Subianto.
Pertemuan tersebut dibenarkan oleh Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg). Ia menyatakan bahwa diskusi termasuk keinginan Gibran untuk mundur sebagai wapres di tengah dinamika yang terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026), Prasetyo menyatakan, “Dapat kami informasikan kepada seluruh teman-teman media dan seluruh masyarakat bahwa memang benar pagi hari tadi Bapak Wakil Presiden mengadakan pertemuan dengan Bapak Presiden, pertemuan berlangsung kurang lebih dua setengah jam.”
Selain itu, dia menambahkan bahwa dalam wawancara tersebut, Wakil Presiden, bersama Presiden Prabowo Subianto, juga menyatakan niat untuk mengundurkan diri sebagai tanggapan atas dinamika yang berkembang terkait keputusan di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
Meskipun demikian, Prasetyo meluruskan laporan bahwa Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mengundurkan diri. Seperti yang dia katakan, Presiden tidak menyampaikan penolakan dalam pertemuan tersebut, tetapi malah memberikan beberapa saran.
Prasetyo juga menyatakan bahwa Gibran meminta kesempatan untuk menjalani proses hukum di peradilan tata usaha untuk membuktikan bahwa dokumen yang dia miliki adalah sah.
Menurutnya, “Namun demikian, dalam diskusi, Bapak Presiden memberikan rekomendasi dan Bapak Wakil Presiden, dalam pertemuan tersebut juga meminta kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di peradilan tata usaha.”
Istana Hormati Hak Menyatakan Pendapat yang Diajukan DPR tentang Pemakzulan Gibran
Istana Kepresidenan menghormati proses politik DPR tentang hak menyatakan pendapat terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Prasetyo Hadi, hak konstitusional DPR dan setiap anggotanya harus dihormati, termasuk hak untuk menyampaikan pendapat melalui mekanisme parlemen.
Prasetyo menyatakan bahwa jika berkaitan dengan proses di DPR, itu tentunya adalah proses politik yang harus kita hormati karena baik DPR maupun anggota DPR memiliki hak-hak yang sama.
Prasetyo menyatakan bahwa pemerintah menghormati hak DPR untuk pemakzulan Gibran.
Penggunaan hak untuk menyampaikan pendapat adalah hal yang ramai dibicarakan saat ini. Mereka tentu saja menghormati, katanya.
Silakan Gibran Buktikan Ijazahnya Melalui PTUN
Gibran juga diberi kesempatan oleh Istana untuk membuktikan bahwa ijazahnya benar.
Menurut Prasetyo Hadi, Gibran dapat mengambil tindakan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Prasetyo Hadi menyatakan bahwa Gibran memiliki hak untuk mengambil tindakan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). “Ya, kan itu proses hukum. Untuk selanjutnya, kita tentunya menghormati dan dipersilakan jika memang memohon kesempatan untuk dapat membuktikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara,” kata Prasetyo.
Yusril Siap Menyediakan Mekanisme Jika Gibran Ingin Berhenti
Meskipun Gibran ingin mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra telah menyatakan kesiapan untuk menyusun prosedur.
Di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11), Yusril menyatakan, “Saya tidak dalam kapasitas memberikan nasihat kepada Pak Wapres. Namun, andai kata beliau mengatakan, ‘Bagaimana cara mundurnya?’ Saya akan carikan jalan.'”
Yusril berbicara tentang saat Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, akan mengundurkan diri dari jabatannya pada tahun 1998 silam.
Yusril mengatakan, “Pak Harto bilang, ‘Ril, saya berhenti. Kamu atur bagaimana cara berhentinya.’ Saya siapkan mengaturnya, tetapi kan saya enggak menyuruh Pak Harto mundur.'”
“Ya. Jadi, kalau seperti ini, saya enggak bisa menyarankan atau memberikan nasihat,” katanya.
Sehubungan dengan keinginan Gibran untuk PTUN, Yusril menganggapnya tidak berguna.
Yusril juga menanggapi upaya Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membuktikan ijazahnya lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dia percaya bahwa upaya itu tidak akan menghasilkan apa-apa.
Yusril menyatakan bahwa itu tidak berguna karena putusan Mahkamah Agung sudah final dan materinya sama.
Yusril menjelaskan bahwa salah satu tindakan hukum yang paling mungkin dilakukan Gibran terkait polemik ijazahnya adalah mengajukan Peninjauan Kembali (PK).
Tidak ada celah lagi. Putusan Mahkamah Konstitusi adalah keputusan akhir, dan keputusan Mahkamah Agung adalah keputusan paling penting dari PK. Namun, siapa yang ingin PK? Mendikdasmen tidak akan PK; itu akan mengeksekusi keputusan.
Dia menjelaskan bahwa Pak Wapres sendiri tidak maju sebagai pihak tergugat untuk melakukan intervensi dalam kasus yang diajukan Subhan.
Saya ingin membuktikan, tetapi ingin menjelaskan bagaimana? Menurutnya, penjelasan harus diberikan di forum pengadilan. Jika tidak, mungkin hanya di media sosial.
Yusril menyatakan bahwa penjelasan ini telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Ya, tugas saya adalah menjelaskan persoalan hukum, putusan MK, putusan Mahkamah Agung, dan implikasinya. Tugas saya adalah memberikan penjelasan.”
Respon dari Gibran
Isu pengunduran diri Gibran dijawab dengan keras. Dia menyatakan bahwa dia telah mengadakan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto selama perkembangan dinamika politik terkait jabatannya sebagai wakil presiden.
Prabowo memberinya banyak saran, kata Gibran. Salah satunya adalah untuk memastikan bahwa Gibran terus mendukung keabsahan dokumen pendidikannya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Ia menyatakan bahwa dia secara pribadi dekat dengan Prabowo dan menganggap Presiden seperti ayahnya sendiri.
Prabowo menyarankannya untuk tetap menghadapi proses hukum di PTUN dengan membawa seluruh dokumen pendidikan, mulai dari sekolah dasar (SD) hingga jenjang sarjana (S1), kata putra Presiden ke-7 RI Jokowi itu.
Selain itu, ia diminta untuk bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung.
Gibran mengatakan, “Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap berjuang di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen dari SD hingga S1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA.”
Baca Juga : Di Hambalang, Prabowo Mengadakan Pertemuan Dengan Sepuluh Mantan Kapolri
( Red )