Bekasi , Intra62.com . DPP AWDI : Aksi Demo 26 Organisasi Pers Bentuk Sayang kepada Polri ,Salam Presisi ” Jangan Ternoda ” . Hal ini disampaikan Wakil Sekjend DPP AWDI Anies BB ketika diminta komentarnya terkait aksi demo di polres Bekasi . Minggu lalu , sebanyak 26 anggota organisasi pers dan advokat dari Kabupaten Bekasi melakukan unjuk rasa di depan Kantor Polres Metro Bekasi. Aksi tersebut menarik perhatian publik.
Aksi kolaboratif itu menyatakan ketidakpuasan terhadap kinerja Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Metro Bekasi dan kinerja penyidik terkait laporan pengaduan jurnalis.
Apakah kita harus mengambil tindakan untuk menunjukkan bahwa artikel jurnalistik, kuasa hukum pelapor, dan narsum dalam pemberitaan LP sebelumnya dapat mencemarkan nama baik?.
Menurutnya, aksi demonstrasi adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan perhatian ketika pena jurnalis tidak lagi didengar.
Dia mengatakan, “Karena ketika para jurnalis berhenti bekerja, itu menandakan bahwa negara sedang dalam keadaan buruk.”
Dia mengatakan bahwa penyidik dan SPKT tidak seharusnya menerbitkan Laporan Kepolisian. Ketika mereka tahu ada dugaan yang terkait dengan apa yang diberitakan di media. Menurutnya, ini akan menimbulkan kekacauan.
Untuk menjalankan profesi jurnalis, ada mekanismenya. Kepolisian mungkin berpendapat bahwa pengadu telah melakukan Dunmas sebelum LP dirilis. Jika LP sudah dirilis, maka sudah ada unsur pidana terhadap karya jurnalistik, kepada orang-orang yang ada di pemberitaan . Seperti advokat yang memegang kuasa pelapor serta narasumber yang ikut memberikan uraian pendapatnya di media.”
Raja Tua Simatupang, Ketua Dewan Pers DPD Aliansi Wartawan Indonesia Bangkit Bersama (AWIBB) Jawa Barat, menyatakan bahwa kejadian seperti kedzoliman, pengkebirian, pelecehan, dan penghinaan sering terjadi pada insan pers.
Dia menyindir, “Dikarenakan kita masih cenderung tidak kompak, harus kita akui bahwa masih ada di antara kita yang berpikir sebodoh teuing, yang penting bukan saya, toh bukan anggota saya!” karena masih ada kecenderungan tidak kompak.
Menurut Raja Tua Simatupang, ini jelas salah kaprah karena Konstitusi memberikan kebebasan untuk menyuarakan pendapat secara publik.
AWDI serukan Pers Bersatu
Menurutnya, “Tapi apabila para pemangku kepentingan sudah berpura-pura buta atau tuli, mungkin juga tuli, maka kita harus bangunkan mereka dengan mengedor pintu mereka.”
Selain Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia dan AWIBB, organisasi pers dan advokat lainnya hadir dalam spanduk aksi.
Organisasi media dan advokat ini tergabung dalam Wartawan Indonesia Bersatoe (AWIBB), Aliansi Wartawan Indonesia Bangkit Bersama, Perkumpulan Pemimpin Redaksi Independent (PPRI) Indonesia, Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia, Media Online Indonesia (MOI) Bekasi Raya, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Perwakilan Kabupaten Bekasi, Ikatan Wartawan Online (IWO), Komite Wartawan Pelacak Profesional Indonesia (Ko-Wappi) dan Persatuan Advokasi Pers Indonesia (PAPI).
Selain itu, ada juga Persatuan Wartawan Online Independen Nusantara (PWOIN), Media Independen Online (MIO) Indonesia, Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Trisula Sakti, Serikat Praktisi Media Indonesia (SPMI), Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI), Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI), Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Pers Guard, dan Forum Wartawan Bogor Bersatu .
Selanjutnya, Lembaga Pendidikan Pemantauan dan Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (LP3K-RI), Forum Wartawan Independen Nusantara (FOR-WIN), Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI), Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI), Forum Komunikasi Wartawan Pebayuran (FKWP), dan Aliansi Wartawan Nasional Indonesia (AWNI) berpartisipasi.
Aksi jurnalistik tersebut dilakukan setelah sejumlah organisasi wartawan melapor ke Polda Metro Jaya pada Jumat, 13 Juni 2025, mengenai tuduhan penghinaan, pelecehan, dan pencemaram organisasi profesi jurnalistik.
Dalam surat pemberitahuan yang dikeluarkan oleh organisasi Wartawan Indonesia Bersatoe, tuntutan hukum berikut disebutkan:
1. Mengevaluasi Kinerja SPKT dan Penyidik Polres Metro Bekasi;
2. Meminta Kapolres Metro Bekasi Menerima Diskusi Dari Perwakilan Pendemo Tentang Sulitnya Oknum Membuat Laporan di SPKT Dengan Jurnalis dan Advokat;
3. Meminta Penyidik Lebih Berhati-hati Dalam Menerima Laporan Oknum dan Meneliti Lebih Dalam Perkara Yang Dia Laporkan.
4. Mengarahkan Penyidik untuk segera menerbitkan SP2 Lidik/SP3 dari semua laporan kepolisian yang dibuat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab;
Issue Nasional ?
“Kami sepakat untuk mendorong peristiwa tersebut menjadi isu nasional dan akan melakukan aksi berikutnya ke Mabes Polri dan pihak-pihak terkait . Jika Kapolres Metro Bekasi tidak segera mengambil langkah bijak dan tegas atas tuntutan di atas. Sehingga nantinya akan berdampak presedent buruk terhadap Polri di mata kawan-kawan jurnalis, advokat, dan publik,” kata Bersatoe, seorang wartawan Indonesia.
Polres Metro Bekasi menyambut baik tindakan yang dilakukan oleh perwakilan dari 26 organisasi pers tersebut.
Kami masih menunggu undangan dari Kapolres Metro Bekasi untuk pertemuan selanjutnya karena Kapolres baru saja kembali dari umroh. Kami menghargai dan menghargai apa yang disampaikan di ruang pertemuan Lantai 3 tadi. Opan menambahkan, “Kami sayang dengan Polri karena kami cinta, mengingat kami sebagai Kontrol Publik Tata Kelola Pemerintah.”
Sebagai informasi yang diberikan oleh Wakasat Reskrim Polres Metro Bekasi, mereka berencana untuk mengatur acara pada hari Rabu atau Kamis mendatang.
Baca juga : Ketua Dewan Pers Minta Pemerintah Hentikan Beli Pemberitaaan
(Anisa-red)