Jakarta , Intra62.com . Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia desak negosiasi utang dengan Investor China terkait KCJB . Hal ini disampaikan oleh Sekjend AWDI Balham Wadja SH dalam rangkuman diskusi akhir dipekan (15/4/2023) dikantor DPP . Diskusi dengan bertajuk ” Dinamika kereta Cepat jakarta Bandung ditinjau dari Ekonomi dan Politik ” . Memberikan image kepada masyarakat bahwa seberapa penting kah Kereta cepat ini diperlukan oleh masyarakat .
Diskursus kereta Cepat ini cukup menarik karena awalnya Jepang mengajukan proposal investasi . Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) telah menggelontorkan modal sebesar US$3,5 juta sejak 2014 untuk mendanai studi kelayakan , seperti di kutib oleh CNN indonesia.
Tiba-tiba saja di tengah jalan, China muncul dan melakukan studi kelayakan untuk proyek yang sama. Hal itu terjadi setelah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat itu . Rini Soemarno menandatangani nota kesepahaman kerjasama dengan Menteri Komisi Pembangunan Nasional dan Reformasi China Xu Shaoshi pada Maret 2015.
Baca juga : Cara Gratis Pendaftaran Putra Putri Jadi Polisi
China kemudian menawarkan nilai investasi yang lebih murah sebesar US$5,5 miliar dengan skema investasi 40 persen kepemilikan China dan 60 persen kepemilikan lokal . Yang berasal dari konsorsium delapan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Dari estimasi investasi tersebut, sekitar 25 persen akan didanai menggunakan modal bersama dan sisanya berasal dari pinjaman dengan tenor 40 tahun dan bunga 2 persen per tahun. Selain itu, China menjamin pembangunan ini tak menguras dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia.
Investor China jadi Pemenangnya
Indonesia awalnya menolak proposal yang diajukan Jepang dan China karena biaya yang dikeluarkan dianggap terlampau tinggi. RI menawarkan proyek baru kereta dengan kecepatan sedang dengan nilai investasi lebih rendah.
Namun, China memberikan tawaran baru yang lebih menarik. Dengan berbagai pertimbangan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima proposal penawaran pembangunan proyek KCJB yang diajukan China.
Pertama, tawaran nilai proyek yang hanya US$5,5 miliar atau lebih murah dari Jepang yang menawarkan US$6,2 miliar.
Kedua, dalam proposal mereka, China tidak meminta adanya jaminan pemerintah maupun pembiayaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). China juga menjanjikan subsidi tarif dan cost overrun yang nanti menjadi tanggung jawab joint venture company.
Tawaran berbeda dengan Jepang yang meminta ada jaminan pemerintah, dan risiko ditanggung pemerintah.
Lalu, berdirilah PT Kereta Cepat Indonesia – China (KCIC) selaku perusahaan pelaksana proyek. Perusahaan itu merupakan patungan hasil konsorsium empat BUMN; PT KAI (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) PTPNVIII (Persero) dan PT Jasa Marga (Persero) serta perusahaan China.
Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia Desakan Negosiasi ulang terkait utang
Desakan negosiasi utang juga disampaikan oleh William Manulang , pengamat ekonom senior dari AWDI melalui sambungan online . Bahwa terkait kereta cepat Jakarta Bandung, ada beberapa hal yang harus kita cermati bersama, yaitu:
1. Adanya perubahan suku bunga yang diberikan oleh pemerintah China, hal ini disebabkan oleh perubahan ekonomi global.
2. Perubahan suku bunga akan berdampak bagi perekonomian bangsa Indonesia.
3. Dengan adanya perubahan suku bunga, pemerintah harus melakukan negosiasi ulang atau restrukturisasi pinjaman.
4. Dengan adanya perubahan suku bunga, pemerintah akan melakukan pinjaman hutang sehingga akan terjadi kenaikan hutang bagi pemerintah.
5. Kenaikan suku bunga berdampak pada APBN.
6. Kenaikan suku bunga akan sangat berpengaruh pada biaya pilpres nantinya.
Jadi, dari beberapa hal tersebut, pemerintah dan rakyat harus dapat menyikapi bahwasanya pilpres 2024 tidak akan dapat untuk dilaksanakan. Kalau pemerintah tidak melakukan pinjaman kembali porject kerera cepat Jakarta Bandung sepertinya akan mangkrak.Atau project ini bisa dialihkan atau di take over oleh yang lainnya.
Hal ini yang pernah saya sampaikan, pemerintah tidak bisa melakukan dominasi suatu negara atas pembangunan perekonomian bagi bangsa Indonesia’ ” ujar william .
Semua ini terjadi karena keegoisan para pejabat terkait perihal kerjasama antar negara dalam membangun suatu project infrastruktur.Dan pemerintah tidak pernah mau belajar atas masa lalu dan ini disebabkan oleh KORUPSI BERJEMAAH yang dilakukan oleh para oknum. ( Tim red )