Jakarta, Intra62.com – Muhammad Khozin, anggota Komisi II DPR RI, berpendapat bahwa proposal untuk meningkatkan insentif atau gaji kepala daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) bukanlah cara terbaik untuk mencegah korupsi.
Dia menegaskan bahwa insentif untuk gaji kepala daerah yang berasal dari persentase PAD telah berlangsung sejak tahun 2000. Dia mengatakan bahwa memberi insentif dan mencegah korupsi adalah dua hal yang berbeda.
Di Jakarta, Rabu, Khozin menyatakan, “Pencegahan korupsi di daerah harus dilakukan dengan sistem, bukan pendekatan personal pejabat. Membangun sistem antikorupsi di daerah itu dengan undang-undang, bukan dengan individu.”
Dia berpendapat bahwa pencegahan korupsi dalam pemerintah daerah harus dimulai dengan sistem yang dimulai dari hulu. Ia mengatakan bahwa perubahan dalam UU Pilkada dan UU Pemilu dapat menjadi dorongan untuk perbaikan dari sisi hulu.
Dia menyatakan bahwa momentum perubahan UU Pilkada dapat berfungsi sebagai pintu masuk untuk melakukan perbaikan sistem yang dimulai dari sisi hulu.
Dia menjelaskan bahwa program insentif kepala daerah, dengan PAD sebagai parameternya, telah beroperasi selama 25 tahun terakhir. Ini dimulai dengan PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Dia menyatakan bahwa insentif itu diberikan sebagai bagian dari upaya untuk mendorong kinerja kepala daerah. Ia menunjukkan bahwa Pasal 9 ayat (1) dan (2) PP Nomor 109 Tahun 2000 menetapkan persentase dana insentif yang diberikan kepada kepala daerah sebagai tanggapan atas capaian PAD di masing-masing daerah.
Dia menyatakan bahwa filosofi dana insentif kepada kepala daerah merupakan penghargaan sekaligus stimulus untuk meningkatkan PAD, yang tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan kemandirian fiskal daerah.
Baca Juga : Komisi II DPR, IKN Menjadi Ibu Kota Politik 2028.
( Red ).