Jakarta, ntra62.com –
Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkomitmen untuk meningkatkan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Salah satu program utama pemerintahan mereka adalah upaya seperti OTT KPK.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan 36 operasi tangkap tangan (OTT) dalam dua tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, lebih dari dua kali lipat dari 14 OTT pada dua tahun pertama jabatan Presiden Joko Widodo (2019–2024).
Setelah para kepala daerah dilantik, KPK menjadi salah satu pembicara dalam retret kepala daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang diadakan pemerintah pada Februari 2025. Salah satu upaya untuk mencegah kepala daerah korup adalah tindakan ini.
KPK telah melakukan 36 OTT selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, 34 di antaranya dilakukan saat Setyo Budiyanto menjabat sebagai ketua KPK.
Penanganan kasus yang melibatkan pejabat tinggi, seperti Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, menunjukkan dukungan pemerintah terhadap pemberantasan korupsi.
Selama pemerintahan Prabowo-Gibran, kita tentu berharap ada peningkatan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Tanah Air. Presiden telah memberikan izin kepada KPK untuk menindak orang-orang yang terbukti terlibat dalam korupsi.
Kita tinggal menunggu keputusan DPR untuk bisa memutuskan pengesahan UUD PERAMPASAN ASET atau bahasa lainnya MEMISKINKAN KORUPSI khusus PEJABAT PEMERINTAHAN dan PEGAWAI ASN tanpa kecuali.
(Red).