Jakarta, Intra62.com – Bun Joi Phiau, anggota Komisi D DPRD DKI, meminta Pemerintah Provinsi Jakarta memperbaiki prosedur penanganan banjir untuk mencegah korban jiwa lagi.
Banjir harus dianggap lebih serius dan jangan dianggap sebagai rutinitas yang disebabkan oleh faktor alam saja, melainkan kondisi yang dapat ditanggulangi untuk menjaga keselamatan warga Jakarta.
Penegasan itu berkaitan dengan insiden tersengat listrik saat banjir Senin (12/1) di Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, yang menewaskan tiga orang.
Dia menyatakan bahwa tanggung jawab Pemprov DKI adalah untuk menangani semua masalah di daerah ini, bukan malah berpasrah.
Bun mengatakan, “Jika hanya bisa menyalahkan, itu menunjukkan bahwa Pemprov tidak siap. Jadi, tolong gunakan uang pajak sebaik-baiknya untuk menyelamatkan nyawa warga.”
Ia menyebutkan, dari informasi yang diterima bahwa para korban diketahui terkena sengatan listrik saat air banjir tiba ke rumah mereka dan masih ada alat elektronik yang menyala.
Berkaca dari kejadian itu, Bun mengungkit anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk pengendalian banjir yang nilainya sebesar Rp2,8 triliun.
“Ke mana hasil dari anggaran yang sebesar Rp2,8 triliun itu. Ini merupakan uang yang ditarik dari pajak masyarakat. Tapi dalam kenyataannya, Pemprov DKI masih belum juga bisa mengatasi persoalan penanganan banjir dari waktu ke waktu,” ujarnya.
Menurut dia, dengan anggaran sebesar itu, seharusnya banjir pada Senin (12/1) itu, tidak parah dan Pemprov DKI dapat melakukan persiapan yang bisa mencegahnya.
Dari tiga orang itu, dua orang merupakan pasangan suami istri berinisial HW (54) dan NJ (49).
Ia mengatakan saksi dari peristiwa ini adalah anak dari pasangan suami istri itu. Saat itu, sang anak pada Senin (12/1) sekitar pukul 10.30 WIB, pulang sekolah dan langsung masuk ke dalam rumah.
Kemudian seorang wanita berinisial MYS (40) meninggal dunia juga diduga akibat tersengat listrik di rumahnya.
Baca Juga : BPBD: 1.579 Rumah Di Kota Serang Terendam Banjir, 501 Orang Mengungsi.
(Red).