Jakarta, Intra62.com –
Untuk menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin nyata, terutama pada sektor pertanian, pengendalian banjir, dan keberlanjutan produksi pangan, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat tata kelola air.
Di Banjarmasin, Kamis, Kepala Dinas PUPR Kalsel Yasin Toyib menyatakan bahwa upaya tersebut bertujuan untuk merumuskan langkah-langkah konkret untuk menjaga stabilitas tata air. Upaya ini melibatkan Balai Wilayah Sungai Kalimantan III, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Pertanian, BMKG, komisi irigasi kabupaten/kota, dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).
Menurutnya, karena perubahan iklim telah memengaruhi sektor pertanian secara langsung, diperlukan tindakan cepat yang didasarkan pada kebijakan yang dapat diterapkan secara praktis.
Ketua Harian Komisi Irigasi Kalsel menyatakan, “Fenomena El Nino dan La Nina, serta anomali cuaca telah mengacaukan pola musim tanam, memicu kekeringan ekstrem di satu sisi dan banjir berulang di sisi lain, termasuk banjir rob di kawasan pesisir dan rawa pasang surut.”
Dia menyatakan bahwa konsekuensi telah terlihat sebelumnya, termasuk keterlambatan tanam, gagal panen, kerusakan jaringan irigasi, dan meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan, yang menempatkan ketahanan pangan dalam bahaya besar.
Menurutnya, untuk menjaga ketersediaan air bagi sektor pertanian dan kebutuhan masyarakat, penguatan tata kelola air harus dilakukan secara terpadu dari hulu hingga hilir.
Selain itu, dia meminta Balai Wilayah Sungai Kalimantan III untuk meningkatkan pengendalian banjir dengan normalisasi sungai, manajemen pintu air, dan peningkatan konektivitas jaringan irigasi untuk mendukung distribusi air yang lebih efisien.
Sebaliknya, Yasin meminta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel untuk mengubah strategi produksi dengan menggunakan kalender tanam berbasis data iklim, menggunakan varietas yang tahan kekeringan, dan mengoptimalkan penggunaan air di lahan pertanian.
Herry Ade Permana, Kepala Seksi Irigasi dan Air Baku Irigasi Kalsel, menyatakan bahwa penguatan koordinasi lintas sektor diperlukan karena pelaksanaan Instruksi Presiden masih menunggu pengalokasian anggaran pemerintah pusat.
Ia menyatakan bahwa tindakan pencegahan seperti pemanenan air hujan, penyesuaian pola tanam, dan penguatan sistem peringatan dini yang didasarkan pada analisis BMKG diperlukan untuk mengantisipasi musim kemarau 2026, yang diproyeksikan berlangsung selama enam hingga tujuh bulan dan mencapai puncaknya pada bulan Agustus.
Selain kekeringan, banjir masih menjadi masalah besar di beberapa wilayah Kalimantan Selatan. Ini berdampak pada produktivitas pertanian, dan penanganan yang dilakukan belum optimal karena tidak ada kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah.
Dia menyatakan bahwa melalui perumusan ini, para pemangku kepentingan setuju untuk meningkatkan koordinasi lintas sektor, melibatkan P3A secara aktif dalam pengelolaan irigasi, menggunakan data BMKG dalam perencanaan, dan membuat masterplan pengendalian banjir yang komprehensif.
Selain itu, diputuskan bahwa cara terbaik untuk mengurangi kekeringan adalah dengan menyimpan air lebih banyak, memperbarui data geospasial jaringan irigasi, mempercepat pembangunan Bendungan Riam Kiwa, dan memperbaiki wilayah irigasi di Kabupaten Tanah Bumbu.
Herry menyatakan, “Hasil perumusan akan dikirim kepada Gubernur Kalsel untuk digunakan sebagai kebijakan strategis untuk memperkuat ketahanan air dan pangan di tengah tekanan perubahan iklim yang terus meningkat.”
Baca Juga : Pemprov Bengkulu Menekankan OPD Tidak Boleh Terlibat Pungli atau Gratifikasi.
Baca Juga : Pemprov Kepri Sedang Menyelidiki Kemungkinan Keracunan MBG di Kepulauan Anambas.
(Red).