Jakarta, Intra62.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini mengawasi rencana pengadaan sekitar 25 ribu unit sepeda motor listrik untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Menurut lembaga antirasuah, sektor pengadaan barang dan jasa terus menjadi yang paling rentan terhadap praktik korupsi.
Di Jakarta, Selasa, 14 April 2026, juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa pihaknya sangat memperhatikan pola pengadaan tersebut. Dia mengatakan bahwa kesalahan dapat terjadi sejak awal perencanaan dan selama proses pelaksanaan.
“Pengadaan barang dan jasa itu menjadi salah satu area yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi,” kata Budi.
Video di media sosial yang menunjukkan gudang besar di Jawa Barat penuh dengan motor listrik trail berlogo BGN meningkatkan perhatian publik terhadap proyek tersebut. Logo Emmo juga terlihat di kendaraan, yang diduga merupakan model JVX GT.
Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa pengadaan tersebut merupakan bagian dari dukungan operasional Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ini menarik perhatian publik. Ia menyatakan bahwa kontrak pengadaan masuk dalam anggaran pada tahun 2025, tetapi pekerjaan administrasi dan keuangan baru selesai pada tahun 2026.
Selain itu, data menunjukkan bahwa penyedia hanya dapat mengirimkan sekitar 85 persen, atau 21.801 unit, dari total 25.644 unit yang direncanakan.
Motor listrik ini diklaim dibuat di dalam negeri dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebesar 48,5 persen. Fasilitas yang berlokasi di Citeureup, Jawa Barat, disebut sebagai produsennya.
Namun, bagi KPK, masalah tidak berhenti pada serapan anggaran atau produksi. Organisasi melakukan penilaian terhadap seluruh rantai proses pengadaan, yang harus diuji secara menyeluruh mulai dari analisis kebutuhan, penentuan spesifikasi, dan pemerataan distribusi.
Budi mengatakan, “Mulai dari perencanaan, apakah sudah ada analisa kebutuhan yang tepat sampai pada spesifikasi kendaraan yang dipilih.”
Selain itu, ia mempertanyakan apakah kebutuhan kendaraan tersebut merata di seluruh area operasional atau hanya terbatas pada area tertentu.
PT Yasa Artha Trimanunggal, yang dinyatakan sebagai pemenang pengadaan, adalah salah satu contoh bagaimana perhatian lain tertuju pada proses penetapan pemenang tender.
Setiap keputusan KPK tentang penunjukan vendor harus didasarkan pada dasar yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk kapasitas penyedia.
Budi menegaskan bahwa pasti ada perdebatan dalam proses mengenai alasan vendor tertentu memenangkan persaingan, dan itu harus dipertanggungjawabkan.
Dengan skala dan nilainya yang besar, proyek motor listrik MBG sekarang menjadi bagian dari program pemenuhan gizi dan memerlukan pengawasan yang ketat.
Di titik ini, ujian utama terletak pada transparansi proses pengadaan. Ini akan menentukan apakah program besar pemerintah benar-benar efektif atau justru menciptakan celah baru dalam praktik pengadaan yang paling rentan selama ini.
Baca Juga : Usai Penahanan Ajudan Abdul Wahid, KPK Memanggil Sekretaris Dinas PUPR Riau.
Baca Juga : Direksi PT Bina Muda Adhi Swakarsa Dipanggil Sebagai Saksi oleh KPK.
(Red).