Jakarta, Intra62.com – Meskipun dana transfer pusat ke daerah (TKD) dikurangi hingga 50%, gubernur Kalsel Muhidin berjanji tidak akan menaikkan pajak daerah.
Kita menjamin bahwa pajak tidak akan dinaikkan, terlepas dari pengurangan transfer dari pusat. Di Banjarbaru, Jumat, Muhidin mengatakan bahwa masyarakat tidak boleh terbebani.
Muhidin menyatakan bahwa pemerintah Provinsi Kalsel memberikan insentif dan memastikan bahwa beban masyarakat tidak meningkat.
Muhidin menyatakan bahwa pemerintah Kalsel hadir untuk menjaga kesejahteraan, memastikan bahwa masyarakat tenang dan dapat bekerja dengan nyaman.
Setelah penurunan hampir 50% dana pusat ke daerah, Gubernur Kalsel Muhidin menekankan bahwa bupati dan wali kota di seluruh Provinsi Kalsel harus memprioritaskan anggaran pembangunan yang menguntungkan masyarakat.
Menurut Muhidin, Kabupaten Tanah Bumbu mengalami dampak sebesar 49% dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) mengalami dampak terkecil sebesar 11%.
“Untuk itu kita harus mengatur kembali prioritas anggaran yang ada,” ujar Muhidin.
Ia meminta semua pemerintah daerah mengubah program pembangunan mereka dengan mengutamakan inisiatif yang mendesak dan bermanfaat bagi masyarakat secara langsung.
Muhidin menyatakan bahwa kepala daerah harus mengubah pekerjaan yang penting dan penting bagi masyarakat dan menunda proyek yang dapat diatur kembali.
Muhidin pun sempat mengundang bupati/wali kota se-Kalsel mengikuti Focus Group Discussion (FGD), guna menyatukan pandangan dan merumuskan strategi fiskal yang adaptif, realistis, dan berkelanjutan.
Ia meminta semua pemerintah daerah men berharap stabilitas pembangunan di Kalsel dapat dipertahankan melalui koordinasi lintas daerah.
“FGD ini berfungsi sebagai wadah untuk menggabungkan pandangan. Muhidin mengatakan, “Kami ingin kebijakan fiskal daerah lebih fleksibel, berkeadilan, dan berfokus pada kesejahteraan masyarakat.”
(Red).