Jakarta , Intra62.com . Berita Terkini , Larangan Ikut Retreat hingga Libur Awal Ramadhan 2025. Pada Sabtu pagi, banyak berita populer yang menarik untuk disimak, termasuk larangan PDIP agar kepala daerah yang diusung partai itu tidak mengikuti retret di Magelang hingga awal libur Ramadhan 2025.
Berikut adalah ringkasan beritanya:
1. Kepala daerah Bali di Jogja menuju lokasi retret kecuali Koster
Menurut Wayan Budiasa, Kepala Biro Umum dan Protokol Pemprov Bali I, sembilan bupati dan wali kota dari seluruh Bali telah tiba di Yogyakarta untuk menuju lokasi retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang.
2. Rumah modular pertama yang dikirim dari Mesir ke Gaza berhasil dikirim.
Menurut laporan media Mesir, di bawah kesepakatan gencatan senjata dengan Israel, pengiriman rumah modular pertama dari Mesir ke Jalur Gaza dimulai pada Kamis (20/2).
3. Tanggapan Rano Karno mengenai instruksi kepala daerah PDIP yang tidak membuat retret
Dalam hal Megawati Soekarnoputri memberi tahu para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak menghadiri acara pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil) di Magelang, Jawa Tengah, pada 21–28 Februari 2024, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menanggapi. Wah , silakan tanya ke Bu Mega , Saat ini Saya Wakil Gubernur , ” ujarnya .
4. Jadwal libur sekolah untuk awal Ramadhan pada tahun 2025
Pemerintah Indonesia telah menetapkan jadwal libur sekolah untuk siswa menjelang bulan suci Ramadhan 1446H/2025M. Liburan awal puasa siswa akan berlangsung selama tujuh hari, menurut Surat Edaran Bersama (SEB).
5. Pengamat membahas dampak yang mungkin dari larangan retret kepala daerah
Hendri Satrio, seorang analis komunikasi politik, menjelaskan dua efek yang mungkin terjadi pada kondisi negara dan politik saat ini. Selengkapnya dapat ditemukan di sini.
Ia mengingatkan PDI Perjuangan untuk berhati-hati dalam menangani situasi ini agar mereka tidak memberikan gambaran yang salah kepada masyarakat.
Kepala Daerah itu Pejabat Publik
“Jangan sampai rakyat disalahartikan bahwa PDI Perjuangan sedang melawan negara atau tidak mengikuti arahan Kepala Negara.”
Untuk alasan ini, dia percaya bahwa PDI Perjuangan harus memberikan penjelasan lebih rinci tentang alasan dan tujuan dari surat instruksi yang melarang para kepala daerahnya untuk mengikuti retret tersebut.
Kepala daerah sudah menjadi pejabat publik yang dipilih oleh rakyat daripada dipilih oleh partai politik. Menurutnya, PDI Perjuangan harus memberikan penjelasan lebih lanjut jika ada surat dari partai yang melarang mereka hadir di acara negara.
(Anisa-red)