Jakarta , Intra62.com . Presiden Republik ke-7 Joko Widodo menanggapi instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang melarang anggota kelompoknya mengikuti retreat kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah.
Jokowi menyatakan bahwa itu tanggung jawab pemerintah . Dan mengingatkan bahwa para kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, bukan untuk kepentingan pihak lain.
Dia menyatakan, seperti dikutip dari Detik.com pada hari Sabtu (22/2/2025), “Ya harus hadir, datang . Karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara bukan untuk yang lain. (Melihat situasi seperti ini) Ya biasa.”
Dalam tanggapan terhadap pernyataan Jokowi, Said Abdullah, Ketua DPP PDIP Bidang Sumber Daya, menyatakan bahwa instruksi Megawati berada di luar wewenang partai.
Saat diwawancarai pada Jumat (21/2/2025), Said, Ketua DPP PDIP Bidang Sumber Daya, menyatakan, “Ya ini soal partai lah ya, urusan internal, bukan urusan orang luar.”
Sebagaimana dilaporkan sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta kepala daerah partainya untuk menunda partisipasi dalam agenda retreat yang dijadwalkan pada 21 hingga 28 Februari mendatang.
Instruksi kepada Megawati berisi dua poin dalam surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025.
Poin pertama instruksi berbunyi sebagai berikut. Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2022.”
Pada saat itu, Megawati meminta para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari partainya yang sedang dalam perjalanan menuju Magelang . Untuk menghentikan perjalanan dan menunggu instruksi tambahan dari dirinya sendiri.
Pada poin kedua, Megawati meminta para kepala daerah dan wakil kepala daerah PDIP untuk terus mengaktifkan alat komunikasi . Dan tetap waspada terhadap panggilan dari partai. Megawati menandatangani surat tersebut, yang juga dicap stempel oleh lambang PDIP.
Baca juga : Lantik 961 Kepala Daerah, Presiden Prabowo: Momen Bersejarah , Tunjukkan Kekuatan Demokrasi Indonesia