Jakarta , Intra62.com . Urgensi Badan PengeIola Investasi (BPI) Danantara , dipertanyakan .Undang-Undang Turunan Danantara dan Optimalisasi Lembaga Aset Negara.  Undang-undang ini mengatur pendirian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), yang merupakan poin utamanya.

Pada 24 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto akan membuka BPI Danantara, yang merupakan langkah strategis dalam transformasi BUMN. Ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, yang akan dicapai melalui kerja sama antara pemerintah, BUMN, dan semua pemangku kepentingan.

Pada awalnya, BPI ini akan ditugaskan untuk menggabungkan Otoritas Investasi Indonesia (INA) dan tujuh (tujuh) perusahaan berplat merah, yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), dan MIND ID, holding

BPI Danantara diperkirakan akan mengelola aset atau aset di bawah pengelolaan (AUM) senilai sekitar USD 600 miliar, atau sekitar Rp 9.504 triliun, dengan kurs saat ini Rp 15.840/USD.

Dalam beberapa tahun ke depan, jumlah tersebut diharapkan meningkat hingga mencapai USD982 miliar. Itu pasti sebuah lembaga yang mengelola aset negara, lebih dikenal sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) yang tersebar di seluruh dunia.

Negara-negara lain di seluruh dunia memiliki banyak lembaga seperti Sovereign Wealth Fund (SWF), seperti SAFE IC dan CIC di Tiongkok, ADIA di Uni Emirat Arab. PIF di Saudi Arabia, KIA di Kuwait, Norway GPFG di Norwegia . Dan National Investment and Infrastructure Fund (NIIF) di India.

Namun, meskipun Undang-Undang Cipta Kerja sudah menetapkan otoritas investasi Indonesia (INA), BPI Danantara diperkirakan akan menjadi SWF terbesar ke-empat di dunia . Dari sisi nilai aset setelah memperluasnya dengan menambah tujuh perusahaan besar.

Dalam hal pengelolaan aset, BPI Danantara bertanggung jawab untuk mengelola dana investasi dan bekerja sama dengan investor asing . Dan domestik untuk mendukung proyek strategis dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

BPI Danantara

Karena badan pengelola ini memiliki akses ke pendanaan untuk proyek besar. Fungsi investasi strategisnya memungkinkan BUMN untuk lebih fokus pada peningkatan kinerja operasional dan efisiensi.

Misalnya, BUMN dapat bekerja sama dengan BPI Danantara untuk mendapatkan dana untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, bandara, atau pelabuhan. Dengan demikian, hal ini memungkinkan BUMN untuk melaksanakan proyek strategis tanpa terbebani oleh risiko keuangan yang signifikan. Ini memungkinkan BUMN untuk memfokuskan sumber daya internalnya untuk meningkatkan kinerja inti dan meningkatkan daya saingnya di pasar.

Selain itu, BPI Danantara diharapkan dapat membantu BUMN dalam mewujudkan transparansi dan tata kelola yang baik. Dalam pengelolaannya, BPI Danantara memastikan bahwa semua BUMN dijalankan dengan mengandalkan investor profesional dan menerapkan prinsip efisiensi dan akuntabilitas dalam proyek yang dibiayai.

Karena keterlibatan BPI Danantara dengan mitra investasi internasional membutuhkan transparansi dan hasil yang terukur, diharapkan BPI Danantara tidak hanya menjadi sumber dana tetapi juga menjadi katalisator (mempercepat) transformasi dan peningkatan kualitas pengelolaan BUMN di Indonesia.

Seorang ekonom dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mengatakan bahwa harus ada pemahaman yang jelas tentang bagaimana kementerian BUMN dan BPI Danantara berfungsi sebagai regulator dan operator. Namun, sampai saat ini, struktur dan program BPI Danantara masih belum diatur oleh undang-undang.

Untuk mengatur BPI Danantara secara efektif dan transparan, aturan turunan yang jelas diperlukan. Aturan ini akan memberikan landasan bagi pengelolaan aset negara yang profesional. Dan melindungi BPI Danantara dari intervensi politik dan konflik kewenangan dengan lembaga lain, seperti Otoritas Investasi Indonesia dan kementerian terkait.

Selain itu, kepastian hukum ini akan memupuk kepercayaan investor dan masyarakat umum. Bahwa BPI Danantara adalah organisasi yang transparan, akuntabel, dan berfokus pada kepentingan nasional.

Baca juga : Joeliardi Sunendar: Jangan Beli Saham Jika Anda Tidak Bisa Memprediksi Turunnya Harga

Dampak dari pengambilalihan pengelolaan perusahaan BUMN oleh Danantara pasca-revisi UU BUMN

Kini Danantara memegang semua kendali atas investasi dan pengelolaan BUMN. Meskipun keputusan ini membawa banyak peluang bagi Indonesia, juga membawa banyak risiko. Dalam video paparannya yang disiarkan pada Kamis (14/2/2025) di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Prabowo menyatakan bahwa Danantara akan diluncurkan pada tanggal 24 Februari bulan ini.

Sebagai entitas baru yang mengelola investasi, Danantara akan mengelola dana investasi senilai lebih dari 14.000 triliun rupiah, yang tentu menjadi tantangan yang signifikan. Mereka membutuhkan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.

Dengan begitu banyak aset, membangun sistem tata kelola yang efektif menjadi sangat sulit. Pengaturan manajemen yang tidak tepat dapat menyebabkan investasi yang merugi, proyek yang gagal, atau bahkan praktik korupsi yang sulit dikendalikan.

Jika tidak dikelola dengan baik, pendirian Danantara bisa menjadi angin segar bagi perekonomian Indonesia, tetapi juga bisa menjadi malapetaka. Jika ada kesalahan, risiko kerugian negara dan keuangan jauh lebih besar daripada manfaat yang diharapkan.

Diharapkan bahwa pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo dapat mencegah kesalahan dalam pengelolaan Danantara. memastikan bahwa semua regulasi berjalan dengan baik, sehingga Danantara dapat menjadi superholding yang kita semua banggakan.

(penulis/Deshandra Yusuf Siswan Atmadja)