Jakarta , intra62.co . Pengusaha Desak Bentuk Satgas untuk Menghentikan Impor Ilegal Melalui Jalur Tikus.
Bisnis ritel meminta pemerintah untuk mengambil tindakan tegas terhadap impor tekstil yang membanjiri Indonesia. Mereka meminta pemerintah untuk membentuk satuan tugas khusus untuk menangani impor ilegal ini, yang akan memiliki berbagai tugas .
Namun yang paling penting, menerapkan penegakan hukum terhadap pihak berwenang yang juga melakukan impor ilegal ke pasar domestik.
Di hulu, ada upaya bermanfaat untuk mencegah penyelundupan barang ilegal di pelabuhan jalur tikus dan pelabuhan resmi . Di hilir, barang impor ilegal yang sudah beredar di pasar domestik perlu ditindakan.
Jadi, pemerintah harus benar-benar memberikan solusi yang tepat, yaitu dengan membuat penegakan hukum yang benar, jika situasinya sekarang benar-benar mendesak. Di dalam konferensi pers di Sarinah, Jumat (5/7/2024), Sekretaris Jenderal Hippindo Haryanto Pratantara menyatakan bahwa perlu dibentuk satgas yang berfokus pada bagaimana pintu masuk barang-barang ilegal ini dapat ditutup semaksimal mungkin.
Memberikan bea masuk yang tinggi, bahkan hingga 200 persen, adalah salah satu opsi yang berkembang. Namun, menilai opsi ini hanya akan mempersulit pelaku impor yang resmi, dan ada kemungkinan PHK yang lebih besar.
Jika bea masuk dinaikkan 200 persen dan sebagainya, kita mungkin akan melihat banyak toko ditutup dan pengurangan tenaga kerja sampai akhir tahun. Karena bagaimana kita bisa menghadapi semua tantangan itu, katanya.
Baca juga : Antisipasi PHK Massal ,Jokowi Panggil Sejumlah Menteri Bahas Pabrik Tekstil Tutup
Akibatnya, kebijakan pemerintah seperti penerapan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) tidak akan memiliki dampak yang signifikan untuk mengatasi masalah ini.
Haryanto mengatakan bahwa meskipun bea masuknya dikurangi sebesar 1000 persen, itu tidak akan berdampak jika masalahnya terletak pada impor ilegal. Bisnis resmi menjadi lebih sulit.
(redx)