Jakarta, Intra62.com – Seperti apa dampak negatif teknologi kecerdasan buatan (AI) yang akan menggantikan manusia dalam pekerjaan yang mengandalkan otomatisasi. Namun ternyata dampak buruk AI tidak sebatas itu saja.
Ada banyak sekali dampak negatif AI jika penerapannya tidak diatur atau risikonya tidak dimitigasi. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Mira Tayyiba mengungkapkan, insiden AI terus meningkat. Menurut data Stanford University, pada periode 2012-2022 meningkat 26 kali lipat.
Baca Juga: China sudah mulai live shopping dengan manusia buatan AI ,luwes lagi..?
“Meningkatnya penyebaran disinformasi yang disebabkan oleh AI juga harus menjadi perhatian besar semua pihak karena dapat disalahgunakan untuk memanipulasi opini publik dan memicu konflik, yang kemudian dapat menyebabkan gangguan atau kekacauan dalam pelayanan publik, ketertiban sosial, dan stabilitas ekonomi, ” kata Mira Forum Economic Digital Kominfo (FEDK) VI, Selasa (31/10/2023).
Sekretaris Jenderal Aplikasi Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika I Nyoman Adhiarna menyoroti isu misinformasi yang bisa dimanfaatkan dengan menggunakan teknologi AI. Berita palsu sulit dibedakan dengan kenyataan.
Contohnya adalah tayangan video Presiden Joko Widodo (Jokowi) berbicara dalam bahasa Mandarin. Menurut penjelasan Kominfo, video tersebut berasal dari saluran The US – Indonesia Society (USINDO) pada (13/11/2015) lalu.
Video tersebut kemudian diedit menggunakan teknologi deepfake. Meski Jokowi tidak menggunakan bahasa Mandarin dalam pidatonya.
“Menciptakan ruang digital yang tidak bersih dan tidak sehat. Misinformasi menimbulkan gangguan di masyarakat sehingga penyebaran informasi membuat sulit membedakan mana yang benar dan hoax,” jelas Adhiarna.
“Contoh pidato presiden dalam bahasa China. Nah ini contoh penggunaan AI untuk membuat informasi palsu sehingga masyarakat bisa terpengaruh,” lanjutnya.
Adhiarna mengingatkan kita untuk menjaga keamanan ruang digital. Apalagi Indonesia akan menghadapi pemilu berikutnya pada tahun 2024.
“Dan kita sedang menghadapi peristiwa politik, jadi kita harus bisa menjaganya agar ruang aset digital kita aman dan bersih,” imbunya. (red/intra62)