Tangerang , Intra62.com . Program Konflik: Dinas Kominfo Diduga Habiskan Ratusan Juta Rupiah untuk Plesiran dengan Oknum Wartawan.
Dalam APBD Kabupaten Tangerang tahun anggaran 2024, terdapat beberapa OPD seperti Dinas Bina Marga Sumber Daya Air, pengguna Anggaran, dan yang lainnya. Selain itu, ada dugaan keberhasilan dalam jual beli proyek Penunjukan Langsung (PL).
Salah satu masalah yang dikeluhkan oleh wartawan adalah kurangnya koordinasi dan klarifikasi dengan jajaran PPTK dalam setiap kegiatan. Para pejabat publik Bina Marga, termasuk pejabat publik Rizal Muhamad Fikri ST MT dan anggota staf lainnya, dianggap tidak beretika karena tidak kooperatif dan mengabaikan telepon dan pesan.
Di hampir setiap titik kegiatan, baik kegiatan PL maupun Tender, hampir semua jajaran PPTK tenang setelah uang rakyat dalam bentuk APBD terkesan dibuat bancakan. Banyak penilaian bercampur aduk hingga tudingan tersandera oleh GRATIFIKASI dan prosentase.
Setelah seorang oknum wartawan mendapatkan bagian dari kegiatan dari Dinas Pengguna Anggaran, mereka menerima matangnya (sebutan sandinya) dan judulnya.
Dinas Kominfo kabupaten Tangerang sekarang berusaha untuk tidak kalah lagi. Sekitar Rp. 460 juta lebih didakwa di HAMBURKAN untuk plesiran ke Garut bersama sekitar 100 wartawan.
Ketua GWI DPD Provinsi Banten, Syamsul Bahrii, menyatakan bahwa kegiatan tersebut menimbulkan konflik di kalangan aktifis dan wartawan karena dinas Kominfo didakwa karena terlibat Plesiran.
Di tempat lain, Linda, salah satu wartawan media cetak dan HUMAS Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI), dengan nada kecewa berkata,
Dengan menggunakan anggaran APBD tahun 2024 untuk kegiatan Plesiran, Kominfo dinilai telah melaksanakan program KONFLIK di kalangan aktivis dan wartawan kabupaten Tangerang. Program ini mencoreng kinerja pemerintah kabupaten Tangerang.
Aktifitas Wartawan lain Cemburu
Jika Anda ingin uang itu digunakan dengan tepat waktu, adil, transparan, dan dengan etika profesional. Bukan dengan cara yang membuat terkesan tebang pilih dan menimbulkan kecemburuan di kalangan aktifis dan wartawan. Itu uang rakyat, sementara ekonomi rakyat belum stabil dan banyak bantuan yang ditunggu-tunggu. Alangkah baiknya jika uang itu digunakan untuk bedah rumah dan membuat masyarakat miskin merasa dihargai.
Hingga saat ini, sejumlah besar usulan bedah rumah belum terpenuhi. Alasan umum untuk hal ini adalah keterbatasan kuota dan anggaran.
Atau program lain yang lebih menguntungkan, seperti pengentasan program ekonomi ekstrim, jauh lebih menguntungkan.
Wartawan yang dipilih untuk Plesiran ke Garut tidak dipilih secara selektif, meskipun mereka mungkin tidak pernah mengupload berita dari Kominfo atau terlibat dalam beberapa pemberitaan yang menyebutkan bahwa “orangnya itu itu saja”. Apa kriteria wartawan tersebut? Berita pencitraan dan kedekatannya dengan pejabat adalah sumber uang rakyat yang harus digunakan dengan hati-hati. Dalam keadaan saat ini.
Linda dengan kecewa menyatakan, “Pejabat terkait harus mempertanggung jawabkan alasan pelesiran oknum wartawan tertentu di saat ekonomi masyarakat masih dalam masa pemulihan dan penguatan.”
( anisa-red)