Jakarta ,Intra62.com . Perang Saudara Tetangga RI Panas , Prabowo Cs Mau Beri Sanksi? . Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu), memberikan informasi terbaru tentang kondisi Myanmar. Termasuk kemungkinan sanksi terhadap Negeri Seribu Pagoda.
Meskipun Myanmar belum memenuhi lima poin kesepakatan yang dicapai pada 2021, Juru Bicara Kemlu Roy Soemirat menyatakan bahwa Indonesia dan ASEAN tidak berada dalam posisi untuk menjatuhkan sanksi kepada negara itu.
Singkatnya, dia menegaskan bahwa Indonesia tidak dalam posisi untuk menjatuhkan sanksi di luar forum Dewan Keamanan (DK) PBB.
Ia menyatakan bahwa penerapan sanksi sulit karena dapat berdampak besar pada kehidupan masyarakat di negara yang dijatuhi sanksi.
Menurutnya, sanksi tidak boleh diterapkan secara membabi buta. Selain itu, DK PBB harus terus meninjau sanksi yang berlaku.
Selain itu, Roy menyatakan bahwa negara-negara ASEAN saat ini telah memberikan Myanmar tanggung jawab . Untuk melakukan perundingan yang inklusif antara pihak-pihak yang bertikai. Namun, hal ini masih sulit dilakukan karena banyak pihak yang meminta syarat tertentu sebelum perundingan dapat dimulai.
Dia juga menambahkan, “Setidaknya kita bisa duduk bersama dulu. Namun memang banyak pihak dalam konflik yang masih memberikan prekondisi untuk terjadinya dialog.”
Dengan demikian, Roy menunjukkan bahwa Indonesia dan ASEAN terus berusaha mendorong semua pihak yang bertikai untuk duduk bersama. Hal ini sebagai langkah pertama menuju perdamaian.
“Jadi sekarang kita berada dalam posisi bahwa prekondisi ini tidak dapat dipertahankan karena dapat memicu diskusi ini.”
Baca juga : Presiden Prabowo Upaya Strategis Transparansi dan Efektivitasl
Sejak junta militer yang dipimpin oleh Min Aung Hlaing mengkudeta pemerintahan sipil di Myanmar pada Februari 2021, negara tersebut mengalami perang saudara. Kudeta, yang terjadi pada bulan Februari 2021, memicu reaksi publik yang luas; banyak orang melakukan demonstrasi besar-besaran untuk menentangnya, sebelum akhirnya dibubarkan dengan brutal.
Beberapa milisi etnis di Negeri Seribu Pagoda, termasuk Kachin dan Arakan, menanggapinya dengan keras. Mereka mulai menentang sistem junta yang dianggap tidak adil.
( anisa-red)