Jakarta , Intra62.com . PDI Perjuangan Nilai Korupsi Meningkat , Dorong Perubahan UU KPK PDI Perjuangan mendorong revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme semakin meningkat di dalam negeri saat ini.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri selalu mengejar supremasi hukum, kata Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDIP. Dalam hal korupsi, Megawati adalah orang yang membentuk KPK saat menjadi Presiden Kelima Republik Indonesia dari tahun 2001 hingga 2004.
Sampai saat ini, kita melihat bahwa nepotisme, korupsi, dan kolusi semakin meningkat. Di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Kamis, Hasto mengatakan kepada media bahwa revisi UU KPK sangat membumi dan visioner sebagai sebuah ide dan gagasan.
Megawati juga memilih Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, sebagai calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 untuk menyelesaikan masalah KKN.
Oleh karena itu, jika DPR mewacanakan revisi UU KPK, PDIP akan mendukungnya.
Baca juga : Ketua Umum PDIP Megawati Rakernas Beri Arahan Tertutup .
Selain itu, Hasto berbicara tentang kasus dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah IUP PT Timah Tbk dari tahun 2015 hingga 2022. Yang mengakibatkan kerugian yang luar biasa sebesar lebih dari Rp300 triliun.
Untuk tambang, kerugian negara sebesar Rp300 triliun, itu hanyalah satu contoh kerugian negara. Menurutnya, infrastruktur yang dibangun merupakan penguatan KPK.
Sebelumnya, ketika dia mengadakan rapat dengar pendapat dengan Dewan Pengawas KPK pada Rabu (5/6). Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto, atau Bambang Pacul, membuka peluang untuk revisi UU KPK.
Bambang Pacul menyatakan bahwa UU KPK belum direvisi selama lima tahun. Dia menambahkan bahwa banyak pihak yang mengkritik revisi UU KPK tahun 2019 telah membuatnya menjadi lebih buruk. ( redx)