Jakarta, Intra62.com – Untuk meningkatkan ekonomi desa, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menetapkan pengembangan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) sebagai salah satu output prioritas tahun anggaran 2026.
Dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menyatakan, “Untuk BUMDes itu ada sebesar Rp89,6 miliar, targetnya ada 1.200 BUMDes (yang dikembangkan).”
Pada tahun anggaran 2026, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Kemendes PDT akan memasukkan pengembangan BUMDes ke dalam program teknisnya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah melalui Kemendes PDT akan terus mendukung pembangunan ekonomi desa melalui pendekatan berbasis potensi, seperti pengembangan desa tematik dan penguatan kelembagaan ekonomi desa, serta kolaborasi dengan kementerian, lembaga, dan mitra lainnya.
Untuk meningkatkan ekonomi desa, Kemendes PDT juga merencanakan beberapa output prioritas selain BUMDes.
Salah satunya adalah pengembangan desa ekspor melalui kerja sama lintas kementerian; Kemendes telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,05 miliar untuk membangun sepuluh desa ekspor di Indonesia pada tahun 2026.
Selain itu, beberapa output yang menjadi prioritas adalah pembangunan desa wisata, pembangunan atau rehabilitasi jalan desa, pembangunan atau rehabilitasi sarana dan prasarana pelayanan dasar seperti air bersih, pembangunan atau rehabilitasi pendidikan anak usia dini (PAUD) di desa dan perdesaan, dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi masyarakat.
Mendes Yandri menyatakan, “Ada pembangunan pasar desa, ada desa wisata, kemudian jalan, pembangunan air bersih, PAUD, dan lain-lain di Ditjen Pembangunan Desa dan Pedesaan.”
Selain itu, ia menyatakan bahwa akan melibatkan Komisi V DPR RI untuk memastikan bahwa hasil yang diprioritaskan tersebut tercapai.
(Red).