Jakarta, INTRA62.com – SITUASI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Menteri Kominfo) saat ini sedang galau karena kasus korupsi BTS (Base Transceiver Station). Sejumlah petinggi dimintai keterangan dan sejumlah direksi dan kontraktor BUMN ditetapkan sebagai tersangka.
Selain itu, kerabat dekat Menkominfo juga sudah mulai diperiksa, termasuk saat Menkominfo diperiksa Kejaksaan Agung.
Selain itu, masalah konsolidasi antara kementerian dan bank negara yang berujung pada tindak pidana korupsi juga perlu dikonfirmasi apakah benar ada atau tidak. Karena jika ada keraguan, bisa jadi itu adalah pengembangan kasus yang lebih besar.
Kondisi Kominfo saat ini merupakan preseden buruk. Tidak hanya secara internal tetapi juga berdampak pada Presiden Jokowi. Dampak terhadap Presiden Jokowi ini akan menambah beban Presiden, karena ada kementerian yang bermasalah.
Oleh karena itu, menurut kami, dalam menghadapi situasi seperti ini, Menteri Komunikasi dan Informatika perlu diperbarui. Padahal Menteri belum tentu terlibat dalam tindak pidana korupsi.
Baca juga: Peresmian Proyek Gas Raksasa RI di Jateng dan Jatim
Keputusan Presiden tentang pembaruan personel yang menjabat menteri di kementerian kominfo ini sangat urgen, karena mencakup dua hal.
Yang pertama adalah munculnya korupsi BTS yang mengganggu kinerja kementerian dan membuat Presiden Jokowi juga terganggu.
Kedua, dibutuhkan sosok menteri yang mampu menguasai digitalisasi masyarakat. Di bawah arahan Presiden, digitalisasi harus dilakukan ke segala arah untuk kemajuan dan kemakmuran rakyat. Di sinilah Menteri harus mahir, tidak hanya dalam hal manajemen proyek di Kominfo.
Namun, dia bisa mewujudkan visi dan misi Presiden Jokowi dengan menerapkan digitalisasi rakyat.
Digitalisasi masyarakat ini adalah bagaimana seluruh masyarakat Indonesia dapat berpartisipasi secara langsung dan mendapatkan banyak manfaat.
Warga negara dapat dengan mudah berhubungan langsung dengan pemerintah dan presiden, memiliki akses langsung terhadap kepentingan dan kebutuhan rakyat.
Kedua isu tersebut terkait dengan isu ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, keamanan dan lainnya. Termasuk sumber daya manusia. Dengan digitalisasi masyarakat.
program-program pembangunan yang menjadi visi dan misi Presiden akan terselesaikan dengan lebih cepat, tepat dan sistematis. Hal ini disebabkan keterlibatan langsung masyarakat dalam proses pembangunan pemerintah.
Selain itu, kemungkinan terjadinya konflik sosial juga dapat dengan mudah diminimalkan dengan pendekatan masyarakat yang manusiawi.
Untuk membentuk kerangka digitalisasi orang-orang tersebut, presiden membutuhkan menteri yang tidak hanya menguasai aspek kemajuan teknologi.
Namun untuk dapat memahami arah ideologis presiden dalam memajukan agenda pembangunannya dan memberikan akses kesejahteraan yang cepat dan langsung kepada seluruh lapisan masyarakat.
Tentu harus menjadi seorang menteri yang menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pemerintah dan negara. Hal ini membuat presiden dan pemerintahannya semakin dicintai oleh rakyatnya. (red)