Jakarta, Intra62.com . Menperin Umumkan Revisi Aturan TKDN Lagi, Apa yang Maksudnya ? . Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengumumkan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan untuk revisi undang-undang Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Memperin menyatakan bahwa proses revisi ini telah melambat jauh dari kecepatan permintaan Presiden AS Donald Trump pada 1 April lalu.
AGK mengatakan di SCBD Selasa (6/5/2025), “Kami internal Kemenperin sudah mulai membahas reformasi TKDN awal Februari. Jadi ini bukan karena latah, bukan karena tekanan dari siapapun . Tapi memang kami menganggap perlu bahwa hal-hal yang berkaitan dengan kemudahan produksi dalam negeri yang mengarah ke TKDN harus dievaluasi, direformasi, dan bisnis prosesnya harus lebih baik.”
Karena itu, revisi aturan TKDN ini telah direncanakan sejak awal dan bukan karena tekanan dari pihak lain. Revisi ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi investor yang ingin berinvestasi.
Menurut Menperin AGK, “InsyaaAllah kita akan bisa menyelesaikannya dalam waktu yang singkat . Karena memang ini sudah kita selesaikan internal dan sudah kita bahas secara mendalam berkali-kali.”
Setelah itu, uji publik akan dilakukan dengan melibatkan pihak terkait dan stakeholder lain.
AGK menyatakan bahwa mereka berharap dan yakin bahwa proses pengurusan sertifikat TKDN bagi bisnis akan lebih cepat, lebih mudah . Dan lebih hemat setelah regulasi ini keluar.
Revisi TKDN juga menghemat waktu karena lebih cepat.
AGK menyatakan, “Kami ingin metode penilaian sertifikat, yang mungkin selama setahun kita mau percepat menjadi 3 bulan, yang selama ini mungkin 3 bulan kita mau percepat menjadi 10 hari, ini hanya percepatan.”
Baca juga : Kebijakan TKDN Harus Selaras Investasi Pendidikan dan Litbang
(Anisa-red)