Jakarta, Intra62.com – Untuk menangani kebijakan pemangkasan transfer ke daerah (TKD) dalam APBN 2026, seluruh Pemerintah Daerah diminta untuk menerapkan efisiensi belanja birokrasi oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Di Jakarta, Kamis, Tito mengatakan kepada wartawan, “Menghadapi dinamika transfer keuangan daerah yang beralih ke pusat, satu tipnya, rekan-rekan di daerah harus melakukan efisiensi belanja, terutama belanja birokrasi.”
Tito menyatakan bahwa tidak ada alasan untuk tidak melakukan efisiensi karena seluruh pemerintah daerah di Indonesia berhasil menerapkan efisiensi selama pandemi COVID-19.
Rapat-rapat, perjalanan dinas, makanan, minuman, perawatan, dan perawatan, kadang-kadang anggarannya berlebihan, mohon maaf, dan ini harus dikurangi. Banyak daerah dapat melakukannya. Dia menyatakan bahwa, di era COVID-19, mereka juga dapat melakukannya dengan mengurangi anggaran secara signifikan.
Baca Jyga:Pangdam Kasuari minta anggota militer melaksanakan Asta Cita Presiden Prabowo.
Mendagri meminta semua lembaga di bawah Kementerian Dalam Negeri untuk terus menjaga integritas dalam menjalankan tugasnya, seraya mengingatkan bahwa pelanggaran anggaran akan memiliki konsekuensi hukum.
Program-program juga harus dijalankan dengan benar, dan anggaran untuk program harus sesuai dengan kebutuhan. Menurutnya, jangan membuatnya menjadi masalah hukum.
Dalam Rancangan APBN 2026, TKD dialokasikan sebesar Rp649,99 triliun untuk seluruh negeri. Ini jauh lebih rendah dari perkiraan realisasi tahun 2025 sebesar Rp864 triliun, atau dibandingkan dengan alokasi dalam APBN 2025 sebesar Rp919,9 triliun.
Untuk mengimbangi pengurangan, Kementerian Keuangan meningkatkan belanja program pemerintah pusat untuk daerah yang dikucurkan langsung melalui kementerian/lembaga (K/L). Belanja ini meningkat signifikan dari alokasi sebelumnya sebesar Rp900 triliun, mencapai sekitar Rp1.300 triliun.
( Red ).